POLITIK | MEGAPOLITAN
“Sehingga tidak berwibawa dan tidak bisa jadi teladan bagi bawahan sehingga bawahan akan banyak yang tidak patuh,”
Lapan6Online | Jakarta : Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Para aktivis menilai pilihan ini terlalu politis.
Kepala Negara dianggap tak mempertimbangkan integritas calon. Padahal Heru Budi punya track record yang pernah terseret-seret dalam kasus korupsi di DKI.
Ketika menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pun pernah diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi laut Jakarta.
Tak hanya itu, nama Heru Budi Hartono juga disebut banyak tahu terkait kasus dugaan korupsi pembelian tanah Cengkareng dan Rumah Sakit Sumber Waras.
Sebab, pada kasus dugaan korupsi tanah di Cengkareng, Heru menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Gubernur Jakarta.
Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah melakukan unjuk rasa dan mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono atas dugaan keterlibatan dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembangunan rumah susun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016.
Melihat hal ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan penunjukan Heri Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.
“Presiden semestinya membatalkan penunjukan HBD (Heru Budi),” kata saat dimintai tanggapan, pada Sabtu (8/10/2022).
Dia menyarankan Presiden Jokowi untuk menunjuk orang lain sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Jokowi diminta menunjuk sosok yang bersih dan antikorupsi.
“Ganti orang lain yang lebih bersih,” tegasnya.
Dia khawatir, jika DKI Jakarta dipimpin oleh figur yang rekam jejaknya ada nilai negatif, apalagi terkait dengan kasus dugaan korupsi.
“Akan menjadikan jalannya pemerintahan timpang karena pimpinannya pernah punya catatan kurang bagus,” jelasnya.
“Sehingga tidak berwibawa dan tidak bisa jadi teladan bagi bawahan sehingga bawahan akan banyak yang tidak patuh,” tutupnya.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjuk Heru Budi Hartono untuk menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
Anies Baswedan dan Riza Patria akan segera meninggalkan jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keduanya akan mengakhiri jabatannya per 16 Oktober 2022 mendatang.
Otomatis, sehari setelahnya, DKI Jakarta akan dipimpin sosok Penjabat Gubernur atau Pj hingga terpilih Gubernur definitif pilihan rakyat, hasil pilkada serentak 2024.
DPRD DKI Jakarta sendiri telah menyerahkan usulan 3 (tiga) nama calon PJ Gubernur DKI. Ketiganya adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar. (*bbs/red)
