Jakarta, Lapan6online.com – Setelah ramai soal lokasi ibu kota negara (IKN) baru oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil, para menteri kabinet kerja sepertinya mulai melakukan aksi tutup mulut berjemaah.
Menteri Perencanaan Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro misalnya.
Ketika ditemui usai rapat persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, kemarin, mantan Menteri Keuangan itu enggan menanggapi apapun pertanyaan wartawan terkait IKN.
Bambang hanya melontarkan satu kalimat untuk menjawab segala pertanyaan tersebut. “Tunggu pengumuman presiden, tanya sekali lagi, saya ulang lagi,” ujarnya tegas.
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, pun sama. Tak mau membahas soal lokasi pemindahan IKN.
Meski begitu, ia mengaku, jika pihaknya sudah mulai merancang konsep transportasi untuk IKN baru.
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan Moeldoko, mengatakan, jika melihat kondisi saat ini, pemindahan IKN memang terlihat belum mendesak.
Namun, bila ditilik lebih jauh, pemindahan dibutuhkan melihat beban yang ditanggung Jakarta, dan Jawa pada umumnya di masa depan akan berat.
“Kita melihat, memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan, bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Hal itu, merujuk pada studi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selain kemacetan dan banjir, Jakarta dihantui penurunan tanah dan kenaikan permukaan air laut.
Ditambah lagi, 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat yang berdampak terhadap sanitasi.
Moeldoko menambahkan, jika tidak dimulai sekarang, maka pemindahan ibukota yang sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu tidak akan pernah terealisasikan. “Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan,” imbuhnya.
Disinggung soal usulan Gerindra dan Sandiaga Uno yang menghendaki referendum dalam penentuan perpindahan ibukota, mantan Panglima TNI itu menyebut negara sudah memiliki aturan. Di mana suara publik diwakilkan oleh anggota DPR. (mia/far/rin/jpg/batampos).
