HUKUM
“Apakah sebodoh itu, komisaris sampai selama 9 tahun tidak mengawasi perusahaan yang mereka dirikan, atau pura-pura bodoh karena ada maksud terselubung?”
Lapan6Online | Jakarta : Kasus perselisihan yang melibatkan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Kahayan Karyacon (KK) memanas lagi. Hal itu disebabkan adanya laporan baru dari Mimihetty Layani selaku Komisaris Utama ke Bareskrim Polri dengan terlapor Leo Handoko dan kawan-kawan.
Mimihetty, yang merupakan istri dari pemilik perusahaan Kopi Kapal Api ini, mengaku melaporkan para Direksi KK dengan tuduhan penggelapan karena mereka tidak pernah memberikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen.
Menanggapi hal tersebut, pengacara Leo Handoko, Advokat Franziska Martha Ratu Runturambi, SH dari LQ Indonesia Lawfirm membantah tuduhan Mimihetty.
“Tuduhan Mimihetty jelas tidak beralasan, justru Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto yang meminta jangan ada laporan keuangan karena sebagai pemilik Kapal Api, mereka tidak mau keuangan mereka terlacak, diduga mereka mau menghindari pajak [1],” terang Franziska, Kamis, 30 September 2021.
Perlu diketahui, PT. Kahayan Karyacon sudah berdiri sejak 2012, hampir genap 10 tahun berjalan. Oleh sebab itu, keberadaan dan peran dewan komisaris perusahaan itu dipertanyakan. “Kenapa baru sekarang keberatan tidak ada laporan keuangan? Kemana saja selama hampir 10 tahun?” tanya Franziska.
Salah satu tugas Komisaris sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kata Franziska, adalah mengawasi Dewan Direksi. Lalu, jika baru melaporkan dugaan penggelapan di tahun 2021, apakah selama 9 tahun tidak menjalankan tugas sebagai komisaris?
“Apakah sebodoh itu, komisaris sampai selama 9 tahun tidak mengawasi perusahaan yang mereka dirikan, atau pura-pura bodoh karena ada maksud terselubung?” tegas Advokat Franziska.
Sejalan dengan Franziska, Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi, SH, mengatakan bahwa secara tersirat Mimihetty Layani menyimpan niat terselubung atas dana yang dititipkan tanpa selembarpun tanda bukti penerimaan uang ke Leo Handoko untuk membangun perusahaan Kahayan Karyacon. “Kesimpulan kami, komisaris ingin mendapatkan untung dengan memutarkan uangnya (secara sembunyi-sembunyi), namun ketika rugi tidak bisa terima,” ujar Sugi.
Terkait dengan proses hukum yang sedang berproses di Bareskrim Mabes Polri untuk laporan kedua kali ini, Advokat Franziska menanggapi tuduhan kuasa hukum Mimihetty Layani, Nico, yang mengatakan bahwa Leo Handoko dkk mangkir dari panggilan polisi. “Jika yang bersangkutan tidak hadir lagi, harus segera diberikan panggilan kedua. Jika tidak hadir juga harus dijemput paksa,” kata Nico, Rabu (29/9/2021) sebagaimana diberitakan oleh segelintir media partisan Kopi Kapal Api.
Franziska mempertanyakan kinerja aparat Polri, khususnya di unit Bareskrim Mabes Polri yang terkesan bisa diatur oleh pihak pelapor. “Kepana Dittipideksus Bareskrim Polri yang dipimpin oleh Brigjen Helmi Santika bisa diperintah-perintah oleh pihak pelapor? KUHAP sudah dengan jelas menerangkan bahwa tersangkapun memiliki hak, antara lain meminta penundaan jadwal pemeriksaan, dengan alasan yang sah seperti sakit maupun dalam rangka mengumpulkan berkas-berkas untuk pemeriksaan,” keluh Franziska mempertanyakan sikap Polri.
Juga, lanjutnya, ada prinsip yang namanya ‘Presumption of Innocence’ atau asas praduga tidak bersalah. “Apakah kuasa hukum Kopi Kapal Api tidak sekolah hukum sampai tidak tahu hal tersebut?” ujar Franziska dalam rilis yang dikirimkan ke media ini, pada Kamis (30/9/2021).
Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi, mengaku bahwa dirinya merasa aneh terhadap sikap dan perilaku Nico bersama Mimihetty Layani, dkk. Dia juga mempertanyakan netralitas Polri dalam menangani kasus ini.
“Memangnya siapa sih Leo Handoko, Chang Sie Fam, dan Ery Biyaya? Orang-orang ini tidak ada yang kenal mereka, tapi Kopi Kapal Api sampai memasukan ke media mengenai panggilan pertama mereka, ada maksud apa? Polri seharusnya netral dan tegak lurus dalam penegakkan hukum, namun dalam kasus sengketa Direksi dan Komisaris Kahayan, terlihat jelas bagaimana kuasa hukum pemilik Kapal Api, Nico, menggurui penyidik,” ungkap Sugi.
Dugaan adanya perilaku mempermainkan hukum dalam kasus kisruh Direksi dan Komisaris PT. Kahayan Karyacon dipertanyakan banyak pihak. Tidak kurang dari Ketua Komite I DPD-RI, H. Fachrul Razi, MIP, beberapa waktu lalu secara tegas tanpa tedeng aling-aling menuding bahwa pihak pelapor Mimihetty diduga keras bermain uang.
“Mereka main duit!” ujar Fachrul, Senator progresif dari Aceh, sebagaimana dikutip dari pemberitaan media ini sebelumnya [2]. Siapa yang main duit? Publik sudah amat paham, siapa lagi kalau bukan pelapor dan para oknum yang dilapori?
Senada dengan Fachrul Razi, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, juga mensinyalir fenomena permainan hukum di institusi Polri. Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini bahkan telah mengirim surat terbuka kepada Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, beberapa waktu lalu yang intinya mengeluhkan adanya diskriminasi hukum yang dilakukan oleh aparat di Bareskrim Polri [3].
“Leo Handoko dan kawan-kawan itu adalah anggota PPWI, yang oleh karenanya saya bantu dampingi ke SPKT Bareskrim untuk melaporkan Mimihetty Layani terkait dengan penggunaan dokumen yang diduga palsu dan dugaan penggelapan. Namun, aneh bin ajaib, petugas SPKT Bareskrim menolak dengan alasan tempat kejadian perkara di Serang, sehingga harus melaporkan di Polres Serang. Saat saya mempertanyakan mengapa laporan polisi dari Mimihetty Layani ke SPKT Bareskrim terhadap Leo Handoko yang kejadian perkaranya sama-sama di Serang diterima oleh SPKT Bareskrim Mabes Polri, petugas kebingungan dan mengatakan hal itu merupakan kebijakan dan sesuai arahan pimpinan,” beber Wilson Lalengke, Kamis, 30 September 2021.
Saat ini, sambungnya, kalau tidak punya uang atau backing di institusi Kepolisian, jangan bermimpi untuk meminta keadilan hukum di negara ini. “Ibu Bhayangkari istri polisi pangkat Bintara, Nina Muhammad, dan petani miskin, Ari Tahiru, di Manado sana bisa masuk kurungan karena laporan orang berduit. Ibu Bhayangkari loh itu, anggota keluarga besar Polri. Ini aneh bin absurd!” tegas lulusan program pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, Belanda, dan Linkoping University, Swedia, ini mengakhiri komentarnya. (*Red)
