POLITIK
“Karena itu, ia melihat bukan tidak mungkin ambisi kekuasaan Partai Golkar mengotak-atik hukum untuk melanggengkan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi),”
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengultimatum Partai Golkar yang berambisi ingin mengambil ‘jatah’ kursi Ketua DPR periode 2024-2029. Pasalnya PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu 2024 memiliki hak mendapatkan jatah kursi Ketua DPR tersebut.
“Jangan biarkan ambisi-ambisi penuh nafsu kekuasaan itu dibiarkan, kami ada batas kesabaran untuk itu,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (25/3/2024) kemarin.
Hasto menjelaskan bahwa PDIP selalu membangun kultur politik yang baik, yang berdasarkan norma-norma serta supremasi hukum. Karena itu, ia melihat bukan tidak mungkin ambisi kekuasaan Partai Golkar mengotak-atik hukum untuk melanggengkan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Maka jangan-jangan bisa (mengubah aturan),” ucapnya.
Di samping itu, Hasto turut memperingatkan Golkar mengenai kasus Ketua DPR RI yang pernah terlibat masalah hukum. Saat 2014, Setya Novanto terbukti melakukan kasus korupsi e-KTP dan mendapat vonis selama 15 tahun penjara.
“Seharusnya itu yang menjadi pelajaran,” ujarnya.
Oleh karena itu, Hasto mewanti-wanti agar seluruh pihak dapat mengendalikan nafsu kekuasaan mereka. Bukan tidak mungkin untuk meraih keinginan kursi Ketua DPR RI, terdapat pihak-pihak yang mencoba mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Seharusnya apa yang disuarakan oleh rakyat melalui pemilu itu one electoral process, yang juga direpresentasikan di DPR,” ucapnya.
Dengan demikian, jika masih ada yang bertekad untuk mengubah aturan tersebut, ujar Hasto, bukan tidak mungkin pihaknya akan turun langsung. Ia bahwa tidak segan melakukan perlawanan dari seluruh simpatisan anggota dan kader PDIP.
“Dan itu pasti dampaknya tidak kita inginkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia enggan berandai-andai soal peluang bagi partainya untuk merebut kursi ketua DPR RI dari PDIP, yang saat ini diduduki oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Alasannya, dia belum tahu pasti berapa jumlah keseluruhan kursi, yang akan ia dapatkan di parlemen pasca-ditetapkan sebagai pemenang kedua setelah PDIP di Senayan.
“Soal hasil perolehan pemilu legislatif, konversi dari suara ke kursinya akan kita tunggu besok Sabtu. KPU RI akan menggelar pleno lagi mengundang seluruh perwakilan partai politik untuk mengumumkan hasil konversi suara ke kursi,” kata Doli di Jakarta.
Doli tak menampik ada langkah lain yang bisa diambil untuk mengamankan posisi kursi ketua DPR. Doli menyebut hal itu tergantung dari pembicaraan partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Apapun hasilnya nanti kami akan hormati, kami akan sesuai dengan aturan berlaku, kecuali nanti ada pembicaraan lain. Tentu pembicaraan terjadi antara Pak Prabowo, Mas Gibran dengan partai-partai politik yang kerja sama di Pilpres,” ucap Doli. (*inlh/red)
*Sumber : inilah.com
