POLITIK | NUSANTARA
“Hampir semua partai begitu tekecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar, kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang ‘wah’,”
Lapan6Online : Jusuf Kalla menegaskan jangan jadi Ketua Umum Partai Golkar kalau tidak punya modal mencapai Rp 500 hingga Rp 600 miliar.
Hal itu diungkapkan politisi senior Partai Golkar ini saat menjadi pembicara kunci dalam acara diskusi Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia.
Dalam acara bertajuk “Pemuda untuk Politik” Jusuf Kalla mengungkap modal material tersebut, dia tidak merinci peruntukannya.
“Kalau sekarang Anda ingin menjadi Ketua Golkar, jangan harap (jadi ketua) kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar,” ujar Jusuf Kalla di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (31/7/2023).
Mantan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ini pun mengeklaim modal dana tersebut dibutuhkan hampir di semua partai politik. Kendati demikian, Jusuf Kalla atau akrab disapa JK ini mengakui ada beberapa partai politik yang tidak memungut dana.
Adapun, partai politik yang dimaksud, contohnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai NasDem. Kedua partai tersebut, kata JK, masih menerapkan sistem pendiri memegang posisi sebagai ketua umum.
Lain halnya dengan partai yang sudah go public, lanjut dia, untuk memilih sosok pemimpin dibutuhkan biaya cukup besar.
“Hampir semua partai begitu tekecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar, kalau dulu hanya ganti, kalau sekarang ‘wah’,” tegasnya.
Saat ini, Partai Golkar diterpa isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Adapun, Munaslub itu disinyalir untuk menggulingkan Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.
Namun, isu Munaslub itu telah dibantah oleh Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat, Maman Abdurrahman, yang mengungkap pihaknya telah menggelar pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 Partai Golkar seluruh Indonesia.
Adapun, pertemuan itu dilakukan di Badung, Bali, pada Minggu (30/7/2023) lalu.
Pertemuan itu membahas penolakan seluruh DPD 1 Partai Golkar pada isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang belakangan santer menempa Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar saat ini.
“Pertemuan dengan 38 Ketua DPD 1 seluruh indonesia dibali Kemaren dengan Ketua Umum selain membicarakan terkait penolakan Munaslub,” ujar Maman, pada Senin (31/7/2023). (*BBS)
