“Prabowo ditolak masih terkait kasus penghilangan sejumlah aktivis tahun 1997-1998. Tudingan tersebut terus dialamatkan kepada dirinya hingga saat ini. Dua dekade berlalu,”
Jakarta, Lapan6Online : Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan akan masuk dalam Kabinet Jokowi-Ma’ruf. Prabowo disebut-sebut akan mengisi pos Menteri Pertahanan. Namun penolakan berdatangan dari berbagai pihak, salah satunya dari Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI). Istana pun memberikan tanggapan.
“Kemarin juga pertemuan sama sekali belum ada pembicaraan apa-apa dengan Pak Prabowo. Kita berikan sepenuhnya kepada Bapak Presiden, biar beliau yang mengambil keputusan tanpa bisa diintervensi oleh siapapun,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan, pada Jumat (18/10/2019) malam.
Lembaga Kantor Staf Presiden sendiri juga sudah berakhir masa tugasnya. Kembali menananggapi penolakan itu, Ngabalin menilai hak IKOHI untuk memberikan judgement kepada siapapun termasuk Prabowo. Namun untuk kabinet lanjutnya, kewenangan sepenuhnya ditangan Presiden.
“Bapak Presiden punya kewenangan mutlak untuk bisa mengambil penilaian dari berbagai perspektif untuk sampai pada kesimpulan, hingga menjatuhkan pilihan kepada yang akan menempati posisi sebagai anggota kabinet,” ujar Ngabalin.
Kabar bergabungnya Partai Gerindra ke pemerintahan terus berhembus pasca Pilpres 2019. Kabar tersebut semakin kuat pasca pertemuan Jokowi dengan Prabowo di Istana Negara 11 Oktober lalu. Gerindra pun disebut-sebut mendapat 3 jatah Menteri yang salah satunya akan diisi langsung oleh Prabowo.
Prabowo ditolak masih terkait kasus penghilangan sejumlah aktivis tahun 1997-1998. Tudingan tersebut terus dialamatkan kepada dirinya hingga saat ini. Dua dekade berlalu, belum ada bukti satupun yang melibatkan Prabowo secara langsung dalam kasus tersebut. Sejumlah aktivis yang dikabarkan diculik ketika itu, bahkan kini bergabung dengan Prabowo di Partai Gerindra. [fad/in/red]
*Sumber : inilah.com
