POLITIK | NUSANTARA
“Pilihan itu semakin sulit lantaran orang dekatnya, yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut mewacanakan penundaan pemilu,”
Lapan6Online | Jakarta : Presiden Joko Widodo kini sedang dihadapkan pada dua pilihan politik yang sulit. Apakah akan ikuti wacana penundaan pemilu atau taat konstitusi dan tetap menggelar pesta demokrasi pada 2024.
Pilihan itu semakin sulit lantaran orang dekatnya, yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut mewacanakan penundaan pemilu. Bahkan Menko Luhut turut mengklaim ada big data yang berisi kecenderungan itu.
Di satu sisi, PDI Perjuangan sebagai partai yang memberi tugas pada Jokowi untuk menjadi presiden, keukeuh untuk tetap menggelar Pemilu pada 2024. Teranyar, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menekankan bahwa pemilu sebagai alat demokrasi berkualitas untuk menyerap kehendak rakyat.
“Jika ikut Luhut, Jokowi jelas mbalelo pada Puan dan melanggar konstitusi,” tutur Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi seperti yang dikutip dilaman redaksi Kantor Berita Politik RMOL, pada Rabu (16/3/2022).
Jokowi, sebagai seorang petugas partai sudah sepatutnya mendengarkan Puan Maharani sebagai salah satu ketua dari partai yang memberinya tugas. Bukan malah mendengarkan pembantunya di kabinet.
“Jika Jokowi mbalelo karena ditekan Luhut, maka dia bisa diberi sanksi pemecatan dari partai sebagai petugas partai,” ujarnya.
Presidium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) ini juga memprediksi bahwa Jokowi bisa saja dimakzulkan atas inisiatif partai politik (parpol) yang menolak Pemilu 2024 ditunda, jika tidak mengindahkan penolakan tersebut.
“Karena jika ikut luhut, jelas itu langgar konsitusi dan oleh karena itu Jokowi wajib diberhentikan sebagai presiden atas amanat konsitusi,” pungkas Muslim. (*rmol/red)
*Sumber : rmol.id
