“Kami merasa kecewa atas tidak transparannya kepala desa kami, karena anggaran pemuda tahun 2017 sampai pada tahun 2019 kami tidak dapat, selain itu pengadaan fiber yang tercantum dalam Apbdes tidak terealisasi,”
Halbar, Lapan6online – Masyarakat Desa Bobanedano yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Desa Bobanedano menggelar aksi tuntutan terkait tidak adanya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2017 hinga tahun 2019.
Hal ini terlihat, saat hearing di Ruang Kerja Asisten II Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Senin (23/12/19).
Masyarakat Desa Bobanedano menyatakan sikap dan sangat menyesali perbuatan tidak terpuji yang dilakukan oleh Kepala Desa Bobanedano, Seblum Babua.
Penyampaian (Hearing) tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD) Kabupaten Halmahera Barat, Asnat Sowo.
Noval Sabale, selaku koordinator menyampaikan kekesalannya terhadap Kepala Desa Bobanedano, Seblum Babua.
“Kami merasa kecewa atas tidak transparannya kepala desa kami, karena anggaran pemuda tahun 2017 sampai pada tahun 2019 kami tidak dapat, selain itu pengadaan fiber yang tercantum dalam Apbdes tidak terealisasi,” katanya
Tapi anehnya, lanjut Noval, pengadaan fiber termuat dalam pelaporan. “Berdasarkan data kami, pelaporan tersebut menggunakan gambar lain nyang otabene dokumen punya orang lain,” sambungnya.
Untuk itu, kata Noval, sangat berharap agar pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti dalam waktu dekat. “Mengingat masyarakat desa Bobanedano merasa sangat dirugikan,” ujarnya.
Novel mengungkapkan, Kades Bobanedano mengancam ketika masyarakat menanyakan terkait pengelolaan DD dan Papa proyek.
Terpisah, Kadis DPMPD Asnat Sowo mengatakan bahwa, dalam waktu dekat akan memanggil Kepala Desa Bobanedano.
“Saya berharap kepada teman-teman agar bersabar, karena dalam waktu dekat ini kita merayakan natal dan tahun baru. Untuk itu, kami akan melakukan identifikasi lapangan eerta memanggil Kades setelah perayaan natal dan tahun baru,” ucapnya.
Penulis : Lano
Editor : Lapan6online.com