NUSANTARA
“Kami telah berkoordinasi dan menyerahkan proposal kepada pihak Kementrian, namun tanggapannya bahwa untuk pembangunan di tahun 2021 belum ada dikarenakan oleh pandemi covid 19,”
Lapan6Online | Jakarta : Demi menyuarakan keluhan warganya 3 Kepala Desa dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini mendatangi Kementrian Kesehatan RI, Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan Kementrian ATR/ BPN Badan Pertanahan Nasuonal dan Agraria.
Tiga Kepala Desa (Kades) yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia ini berharap agar pihak kementrian birokrasi yang ia kunjungi mendapatkan titik terang atas berbagai persoalan di tengah masyarakat di wilayah perbatasan yang menurutnya belum mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan termasuk juga akses untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang dimiliki masyarakat, termasuk akses jalan.
Ketiga Kepala Desa tersebut berasal dari satu Kecamatan Ketungau Tengah di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mereka antara lain Amir Stepenli, Kades Margahayu, Rafael, Kades Mungguh Gelombang dan Stiben, Kades Engkitan. Mereke bertujuan untuk menyampaikan secara langsung permasalahan yang mereka hadapi selama ini.
Adapun permasalahan dari ketiga Kades yang mereka bawa dari Desa yakni terkait pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang belum ada di desanya, Gedung Sekolah SMP dan SMK termasuk persoalan pertanahan.
Amir Stepenli Kades Margahayu, kepada media mengatakan, bahwa di desanya tidak ada Puskesmas, jika ada masyarakat yang sakit harus menempuh perjalanan sekitar 4, 5 jam ke kota Kecamatan.
Begitu juga dengan akses memperoleh pendidikan yang layak, sekolah SMP belum ada, semoga Pemerintah mau mendengar keluhan kami dan usulan kami untuk mendapatkan prioritas pada tahun 2022.
Begitu juga dengan Kades Rafael dan Kades Stiben, ke tiganya memiliki keluhan yang sama yakni belum adanya sekolah SMP, SMK dan Puskesmas, meskipun menurut pengakuannya kepala desa ini rela menghibahkan tanah hak miliknya untuk pembangunan sekolah seluas 5 hektar untuk pembangunan sekolah SMK, namun hingga saat ini belum ada titik terang tentang rencana pembangunan gedung sekolah.
“Kami telah berkoordinasi dan menyerahkan proposal kepada pihak Kementrian, namun tanggapannya bahwa untuk pembangunan di tahun 2021 belum ada dikarenakan oleh pandemi covid 19,” Ucap Steben di dampingi oleh 2 rekannya, pada Senin (29/11/2021) di Jakarta.
“Dari pihak Kementrian Kesehatan, ia mendapatkan keterangan antara lain untuk pembangunan Puskesmas agar diusulkan oleh Pemda Kabupaten sesuai prosedur,” ucap Kades ini menuturkan tanggapan pihak kementrian.
Stiben dan Kades lainnya berharap kepada pemerintah pusat agar mendengar dan menjawab harapan-harapan kami yang berada jauh di daerah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia.
“Sepulangnya saya nanti, kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Sintang guna menyampaiakan masukan dari pihak kementrian,” ucap Stiben. (*r/k/Red)
*Sumber : mediakota.com
