“Gubernur tidak boleh aneh-aneh begini statemennya. Masa iya harus masuk TKA baru bisa bergairah itu aktivitas ekonomi masyarakat kita? Ini bukan kebijakan tapi kepasrahan,”
Sultra, Lapan6online.com : Izin masuk bagi tenaga kerja asing (TKA) China ke Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan tajam berbagai elemen masyarakat.
Gubernur Ali Mazi mengizinkan 500 TKA asal negeri tirai bambu menginjakkan kaki di Sultra karena sudah memasuki new normal. Namun, banyak tokoh dan elemen masyarakat yang menilai langkah pemerintah itu tidak tepat.
Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra, Hidayatullah mengatakan, kedatangan para TKA ke Morosi, Kabupaten Konawe itu justru bertentangan dengan konsep new normal.
Menurut dia, yang dimaksud new normal di tengah pandemi virus corona adalah kehidupan normal dengan tatanan baru dimana masyarakat harus menjaga produktivitas tetapi tetap aman dari Covid-19.
“Kebijakan ini (memasukkan TKA) namanya abnormal,” kata Hidayatullah, dikutip CNNIndonesia, Selasa (16/6/2020).
Mantan Ketua KPU Sultra ini menyebut, subjek produktivitas ditingkatkan dalam konsep new normal adalah masyarakat Indonesia. Bukan TKA, termasuk asal China.
Harusnya Pemprov Sultra membuat kebijakan yang bisa membuat masyarakat lokal lebih produktif di era new normal, bukan malah menghadirkan pekerja asing.
“Karena 500 TKA itu masuk di Sultra di tengah pendemi Covid-19 ini merupakan hal yang tidak lazim dan tidak boleh terjadi tapi dibuat terjadi. Ini menjadi abnormal namanya,” jelasnya.
Mengenai pernyataan Ali Mazi bahwa masuknya TKA China ini untuk mengembalikan gairah ekonomi di Sultra, Hidayatullah tak sependapat. Menurutnya pendapat itu hanya bentuk kepasrahan kepala daerah akibat tekanan dari pemerintah pusat dan pemodal.
“Gubernur tidak boleh aneh-aneh begini statemennya. Masa iya harus masuk TKA baru bisa bergairah itu aktivitas ekonomi masyarakat kita? Ini bukan kebijakan tapi kepasrahan,” jelasnya.
Hidayatullah menyebut, penolakan TKA ini bukan pada konteks menolak investasi. Namun lebih dari itu, ia meminta agar pemerintah daerah lebih mempertimbangkan psikologis kepentingan masyarakat dalam pemenuhan pekerjaan.
“Pemerintah harus lebih kepada kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan lapangan kerja. Rakyat harus lebih diutamakan daripada tenaga kerja asing betapapun kita perlu investasi. Apalagi di tengah pendemi covid-19 ini,” katanya.
Penjelasan Gubernur Sultra
Sebelumnya, Ali Mazi menyebut perizinan kedatangan 500 TKA China ini semua dikeluarkan pemerintah pusat dan telah memenuhi syarat. Selain itu, kedatangan para TKA juga ini menurutnya sudah tepat karena Indonesia sudah memberlakukan new normal.
“Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Mereka ini tenaga ahli dan produksinya juga dari China. Bahasanya dari China semua,” kata Ali Mazi.
Ia juga menyebut, kehadiran TKA China ini akan mengembalikan gairah ekonomi di Sultra yang sebelumnya sempat lesu akibat pandemi virus corona.
Politikus NasDem ini mengaku, kehadiran TKA China tidak akan merugikan pekerja lokal. Sebab, klaim dia, setiap satu TKA nanti akan didampingi oleh lima sampai tujuh orang pekerja lokal.
(*/RedHuge/Lapan6online)
