Lapan6Online | Jakarta : Jadikanlah penyelenggaraan pendidikan dan latihan (Diklat) di Badan Diklat (Badiklat) Kejaksaan RI sebagai tantangan dan bukan beban. Demikian dikatakan Kepala Badiklat Kejaksaan RI, Tony Spontana, saat melantik sejumlah pejabat Eselon III yang berlangsung di Badiklat Kejaksaan RI di Ragunan, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/02/2023).
Adapun pejabat yang dilantik adalah Mukhlis, SH sebagai Kepala Bagian Keuangan menggantikan Anik Anifah, SH MH yang mendapat promosi sebagai Kajari Kota Pekalongan, kemudian Dian Fris Nalle, SH MH sebagai Kepala Bidang Penyelenggara pada Pusat Diklat Teknis Fungsional menggantikan Dr. Muslikhuddin SH MH yang mendapat promosi sebagai Koordinator pada Jamdatun Kejagung dan Dr. Gregorius Hermawan Kristyanto, SH MH sebagai Kepala Bidang Program dan Evaluasi pada Pusat Diklat Manajemen Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. menggantikan pejabat lama Azwad Zamroddin, S.H., M.H. yang dikaryakan oleh pimpinan di luar institusi.
Kabadiklat Kejaksaan RI Tony Spontana dalam sambutannya mengatakan, memasuki masa transisi setelah berakhirnya dan dicabutnya PPKM oleh pemerintah, sehingga kegiatan penyelenggaraan diklat yang dilakukan secara daring menjadi klasikal atau tatap muka.
Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras dan keteladanan untuk tetap membangun kebersamaan guna suksesnya penyelenggaraan diklat tahun 2023 ini.
Menurut Tony, ke depan atasan harus menjadi role model bagi bawahannya. Hal itu sejalan dengan visi dan misi pemerintah yaitu pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia indonesia yang unggul dan maju.
“Sumber daya manusia yang dapat bersaing dan berperan dalam mengisi pembangunan nasional untuk indonesia maju, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I mempunyai peranan strategis dan penting,” katanya.
“Strategis karena Badiklat Kejaksaan menjadi garda terdepan dalam rangka mendidik, melatih sekaligus membentuk insan-insan adhyaksa yang berintegritas, kompeten, berdaya saing tinggi, jujur dan tangguh dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” tegasnya.
Dia menyampaikan Badiklat Kejaksaan RI menjadi bagian dan tolak ukur dalam menyiapkan sumber daya manusia kejaksaan untuk menempati pos-pos pengabdian di seluruh Indonesia sesuai bakat dan kemampuan masing-masing.
Sehingga pada tahun-tahun selanjutnya penentuan program-program diklat selayaknya disandarkan pada kebutuhan strategis dan jangka panjang, yang disusun secara komprehensif, menyentuh pada peningkatan kompetensi para penegak hukum agar profesional dan berintegritas.
“Serta mampu meningkatkan kinerja dan capaian keberhasilan penegakan hukum,” tutur Tony.
Untuk itu, tambahnya, pejabat yang baru saja dilantik agar mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cepat.
“Dan menyadari bahwa penempatannya di Badiklat Kejaksaan sangat dibutuhkan lembaga,” tandasnya. (*Kop/Syamsuri/MasTe/Lpn6)
