Jakarta, Lapan6online.com : Tingginya Utang Luar Negeri (ULN) pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Oktober 2019 ini direspon oleh Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan. Hinca mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam posisi utang saat ini.
Dengan angka kurs saat ini, tercatat ULN pada akhir Oktober 2019 mencapai US 400,6 dolar atau berkisar diangka Rp5.614,41 triliun. Naik sekitar 11,9 persen jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, lebih cepat ketimbang pertumbuhan pada September 2019 sebesar 10,4 persen.
Melansir laman situs Nasional, berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total utang itu terdiri dari sektor publik sebesar US$202 miliar dan swasta (termasuk BUMN) US$198,6 miliar. Fakta inilah yang dikhawatirkan oleh Hinca.
Sementara, pada satu sisi penerimaan pajak negara tidak memenuhi target. Per November 2019, penerimaan pajak baru mencapai 72 persen. “Rasio penerimaan pajak kita sudah jauh dari target,” kata Hinca melalui laman resminya, Selasa (17/12).
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir November 2019, penerimaan pajak baru mencapai Rp1.136 triliun.
Realisasi itu baru mencapai 72 persen dari target Rp1.577 triliun di APBN 2019. Artinya masih ada kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp441 triliun yang harus dicapai DJP.
Atas dasar itu, Hinca meminta Presiden Jokowi dan tim ekonomi pemerintah bekerja secara maksimal. Utang luar negeri itu harus dikontrol dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan petaka di kemudian hari. “Memang masih dalam kategori ‘sehat’ menurut BI, tapi berhati-hati lah mengelolanya,” ujar Hinca.
(Red/Lapan6online.com)
