“Orang-orang yang disebut sebagai teman ini adalah orang-orang yang telah melakukan paling banyak untuk melanggar piagam. Mungkin mereka harus mulai dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di negara mereka sendiri.”
Lapan6Online : Sebanyak 17 negara, termasuk China, Rusia, Korea Utara, dan Iran, sedang mencari dukungan koalisi untuk mempertahankan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mendorong kembali penggunaan atau ancaman kekerasan dan sanksi sepihak.
Ke-17 negara tersebut adalah Aljazair, Angola, Belarus, Bolivia, China, Kamboja, Korea Utara, Kuba, Iran, Eritrea, Laos, Nikaragua, Palestina, Rusia, Saint Vincent dan Grenadines, Suriah dan Venezuela.
Dilansir dari Reuters pada Jumat (12/3/2021), langkah pembentukan kelompok negara tersebut dilakukan saat pemerintahan baru Presiden Amerika Serikat Joe Biden meningkatkan keterlibatan multilateral, serta mengubah pendekatan sepihak yang dilakukan mantan Presiden Donald Trump kepada negara sekutu.
Biden juga berjanji untuk menghadapi China di PBB terkait dengan dorongan pengaruh global yang lebih besar sebagai tantangan bagi kepemimpinan tradisional AS.
Sebuah catatan konsep untuk “Kelompok Teman dalam Mempertahankan Piagam PBB,” yang dilihat oleh Reuters, menyatakan bahwa multilateralisme “saat ini berada di bawah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang pada gilirannya mengancam perdamaian dan keamanan global.”
Namun, seorang diplomat senior Eropa, yang berbicara tanpa menyebut nama, menjawab: “Orang-orang yang disebut sebagai teman ini adalah orang-orang yang telah melakukan paling banyak untuk melanggar piagam. Mungkin mereka harus mulai dengan menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di negara mereka sendiri.”
Catatan konsep tersebut mengatakan “dunia sedang melihat resor yang berkembang menuju unilateralisme, yang ditandai dengan tindakan isolasionis dan sewenang-wenang, termasuk penerapan tindakan koersif sepihak atau penarikan diri dari perjanjian penting dan lembaga multilateral, serta dengan upaya untuk merusak upaya kritis untuk menangani tantangan umum dan global.”
Di bawah pemerintahan Trump dulu, AS mengumumkan rencana untuk mundur dari Organisasi Kesehatan Dunia, menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, badan budaya PBB UNESCO, kesepakatan perubahan iklim global, dan kesepakatan nuklir Iran.
Tetapi AS, di bawah kepemimpinan Biden, kemudian membatalkan penarikan diri dari WHO, mengembalikan AS ke perjanjian iklim, kembali terlibat dengan Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa dan berusaha untuk masuk kembali ke kesepakatan nuklir internasional. (*Red)
*Sumber : cnbcindonesia.com
