HUKUM
“Ketika kita rapat dengan pemiliknya, kita sudah sepakati menyetop pembangunan dapur MBG ini, tapi herannya, sudah 2 bulan lebih, kok masih diteruskan. Makanya hari ini kita segel,”
JAKARTA | Lapan6Online : Beramai-ramai warga Eramas 2000 Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur menggelar aksi penolakan atas pembangunan dan beroperasinya 4 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dikenal sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (dapur MBG) yang berada di wilayah tersebut karena dianggap mengganggu warga, menimbulkan kebisingan, membuat warga tidak nyaman, berdampak buruk terhadap lingkungan dan diduga berdiri tanpa izin dan persetujuan RT/RW serta warga setempat.
Dalam aksinya, warga juga melakukan penyegelan terhadap salah satu gudang dan dapur MBG tersebut karena dinilai menjadi yang paling ‘bandel’.
Penolakan keras warga terhadap keberadaan 4 dapur MBG itu juga dilakukan dengan penandatanganan petisi (surat pernyataan) agar keberadaan dapur-dapur ini dihentikan atau dipindahkan ke wilayah lain yang sesuai dengan peruntukan industri. Warga meminta persoalan ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, minimal ditindaklanjuti Wali Kota Jakarta Timur.
Diduga Belum Berizin
Ketua RW Komplek Eramas 2000, Ahmad Hidayat menegaskan, bahwa warga Eramas 2000 pada dasarnya tidak menolak program MBG yang menjadi kebanggaan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Warga bahkan mendukung program MBG tersebut.
“Yang kita tolak itu adalah dapurnya. Karena menimbulkan dampak sosial bagi warga,” kata Ahmad Hidayat kepada wartawan disela-sela aksi warga Eramas tolak Dapur MBG, hari ini, Minggu (22/2/2026).
Sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam rapat bersama warga jika pembangunan dapur MBG ini tidak dilanjutkan, namun belakangan diketahui tetap berjalan. Sebagai RW, Ahmad menegaskan, sudah menjadi tugasnya memfasilitasi dan menampung aspirasi warga yang menolak keberadaan dapur MBG di wilayahnya.
“Sesuai prosedur, kami punya Lurah, Camat dan Walikota, untuk itu kami juga sudah bersurat ke Mereka. Saat ini kami masih menunggu hasil dari Walikota.” tandasnya.
Ia mengupas dampak sosial yang dirasakan warga sejak beroprasinya dapur MBG di Eramas 2000, tiap hari ada saja warga yang mengeluhkan keberadaan dapur-dapur ini. Dari mulai tingkat kebisingan, keamanan, sampah hingga diduga belum memiliki izin amdal untuk pengolahan limbah yang dihasilkan.
“Kebetulan di kompleks kami ini, kalau hujan, banjir Pak. Nah itu setiap SPPG atau Dapur MBG pasti terkena banjir dan itu, limbahnya jadi kemana-mana. Itu harus diperhatikan,” pungkas Ahmad.
Disegel Warga
Sementara itu, Koordinatir Aksi M Fathullah menjelaskan ketika dimulai pembangunan dapur MBG ini, warga merasa terganggu karena para pekerja dapur MBG bekerja malam hari, sehingga dinilai memiliki dampak sosial dan aspek yang buruk serta mengganggu pemukiman, maka warga pun mengadakan rapat dengan pemilik atau pengelola dapur MBG dan sudah disepakati untuk menghentikan pembangunannya.
Bahkan menurut Fathullah, warga juga sudah melakukan rapat bersama Camat dan Lurah. “Kita sudah rapat dengan Camat dan Lurah, semua sepakat bahwa (dapur-dapur MBG) ini harus dihentikan pembangunannya,” terangnya.
“Ketika kita rapat dengan pemiliknya, kita sudah sepakati menyetop pembangunan dapur MBG ini, tapi herannya, sudah 2 bulan lebih, kok masih diteruskan. Makanya hari ini kita segel,” tandas Fathullah.
Keberadaan SPPG atau dapur MBG ini harus dievaluasi karena sudah ada petisi dari warga yang diketahui oleh RT dan RW setempat sampai bahkan ditembuskan kepada Lurah, Camat dan Walikota, bahwa keberadaan MBG di komplek ini (patut diduga) tidak memenuhi ketentuan aturan perundang undangan.
Hingga berita dirilis, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak pengelola Dapur MBG terkait petisi warga yang menolak pembangunan dan beroperasinya dapur MBG di Kompleks Eramas 2000, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur. [RHW/Lpn6]
