Usung Jargon JAGOAN, Kejari Banjarbaru Siap Wujudkan WBK & WBBM

0
310
“Penandatanganan komitmen itu merupakan wujud semangat reformasi birokrasi untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),”

Banjarbaru/Kalimantan Selatan – Lapan6Online : Dengan mengusung jargon Jaksa Gigih, Obyektif dan Amanah (JAGOAN), jajaran aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, siap melaksanakan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Perwujudan program itu WBK dan WBBM itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh jajaran Kejari Banjarbaru yang dipimpin langsung oleh Silvia Desty Rosalina, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarbaru, di Aula Mufakat, Kejari Banjarbaru, Senin (28/01/2019).

“Penandatanganan komitmen itu merupakan wujud semangat reformasi birokrasi untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ujar Silvia Desty Rosalina ketika dihubungi wartawan, kemarin.

Kajari-Banjarbaru-Silvia-Desty-Rosalina-menandatangani-komitmen-menuju-WBK-dan-WBBM. Foto2 : Ist

Menurut wanita yang akrab dipanggil Silvi ini, penandatanganan komitmen bersama mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dilakukan oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Banjarbaru.

Lebih lanjut dikatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapaiannya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI). Syamsuri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini