“Amerika ingin bekerjasama dengan Indonesia dalam mencari upaya baru untuk memastikan keamanan di Laut China Selatan dan stabilitas di jalur perdagangan paling sibuk di dunia,”
Oleh : Silvia Casmadi
Jakarta | Lapan6Online : Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengunjungi Negara Indonesia dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke sejumlah Negara di Asia, Kamis (29/10/2020) [1]. Dalam agenda pertamanya ia mengunjungi Menlu Republik Indonesia (RI), Retno Marsudi di kantor Menlu Jakarta Kamis pagi.
Pertemuan kedua Menlu tersebut membahas isu tentang keberagaman, kerjasama ekonomi, investasi, palestina dan tentunya tentang konflik laut China selatan.
Pompeo mengatakan Amerika ingin bekerjasama dengan Indonesia dalam mencari upaya baru untuk memastikan keamanan di Laut China Selatan dan stabilitas di jalur perdagangan paling sibuk di dunia.
Menlu Retno Marsudi juga telah menegaskan bahwa Indonesia memiliki komitmen dengan ASEAN dalam memelihara perdamaian kestabilan dan kesejahteraan di Asia Tenggara.
Setelah melakukan pertemuan dengan Menlu RI, Pompeo langsung menemui Presiden Jokowi Dodo di istana bogor. Presiden mengatakan bahwa kunjungan Menlu As memiliki arti penting terhadap kerjasama strategis antara Indonesia dan AS.
Pompeo beraudiensi dengan Presiden Jokowi Dodo, positif untuk memberi pesan kepada China yang belakangan sangat agresif di laut China selatan.
Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya kepada Tribunnews.com, Kamis (29/10/2020). https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/29/pakar-kunjungan-Menlu-as-mike-pompeo-ke-indonesia-beri-pesan-penting-bagi-China?page=3
Presiden jokowi dan Menlu AS menginginkan kerjasama pertahanan antara AS dan RI meningkat. Presiden juga ingin AS memahami kepentingan Negara-negara muslim.
Setelah bertemu Presiden, Menlu AS juga menghadiri dialog agama dan peradaban yang diprakarsai oleh GP Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020) [3].
Menlu as mengajak para tokoh agama di Indonesia untuk berbicara kebebasan beragama di China Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa adanya upaya AS untuk menjadikan Indonesia memiliki keberpihakan kepada AS ditengah konflik antara AS dan China terkait laut China selatan.
LCS menjadi rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak hampir 90% wilayah perairan tersebut. klaim itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, sampai Taiwan.
Meskipun AS tak memiliki sengketa wilayah di LCS, AS terus menentang klaim historis China di perairan yang kaya sumber daya alam itu. AS dibawah pemerintahan Trump menganggap perairan itu sebagai wilayah internasional yang sah dilewati oleh siapa saja. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022092203-20-561365/konflik-China-as-di-lcs-peluang-indonesia-ambil-untung
AS dan China pun seolah berlomba melobi Indonesia terkait LCS. Menteri Pertahanan China Wei Fenghe beberapa kali berjumpa dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
Pertemuan dalam kunjungan kenegaraan Prabowo ke China, Senin (16/12/2019) antara lain ; pertemuan dalam peringatan Victory Day atau hari kemenangan Uni Soviet atas Nazi, Jerman, di Rusia, pada Rabu (24/6); dan lawatan China ke kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (8/9). https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201022092203-20-561365/konflik-China-as-di-lcs-peluang-indonesia-ambil-untung
Bila dianalisa secara geografis, Indonesia yang sebagian besar terdiri dari maritim adalah jalur lalu lintas kapal dagang dan militer dunia. Indonesia memiliki posisi yang strategis dan punya peran sentral di kawasan Asia Pasifik, baik untuk China maupun AS.
Maka tidak heran jika kedua Negara yang tengah konflik tersebut melobi Indonesia agar berpihak kepada salah satu Negara tersebut. namun Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa Indonesia tetap berada pada posisi netral dengan politik bebas aktif dan memiliki sikap tersendiri terkait perseteruan antara AS dan China yang kian meruncing.
Berulang kali Indonesia menegaskan kepada seluruh pihak untuk menghormati hukum internasional termasuk Konvensi Hukum Kelautan PBB (UNCLOS) 1982. Indonesia memperingatkan AS bahwa setiap konflik terbuka yang terjadi di Laut China Selatan tidak akan menguntungkan pihak mana pun. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200807161518-106-533312/laut-China-selatan-memanas-ri-tegaskan-sikap-ke-as-dan-China
Terkait kunjungan Menlu AS dengan GP Ansor perlu kita sikapi dengan hati-hati karena hal tersebut merupakan bagian dari upaya mendapatkan dukungan dalam konflik LCS. Jangan sampai persatuan umat islam di negeri ini dimanfaatkan hanya untuk melancarkan kepentingan Negara adidaya tersebut. mengingat bahwa Indonesia dengan mayoritas umat Islam dan posisi Indonesia merupakan Negara berpengaruh dikawasan asia tenggara. https://www.suara.com/news/2020/10/23/130520/denny-ingatkan-motif-Menlu-as-ketemu-ansor-yaqut-kejauhan-analisisnya-bro?page=1
Lalu akan kah Indonesia bisa mempertahankan pendiriannya sebagai Negara yang menganut politik Luar Negeri Bebas Aktif? Mengingat begitu seriusnya upaya AS untuk menggandeng Indonesia agar berada dipihaknya, sedangkan China masih agresif menawarkan segala proyek ekonomi dengan berbagai investasi yang dirasa mampu menaikkan perekonomian di negeri ini.
Melihat kondisi ini, Indonesia seperti dalam cengkraman kekuatan dua negara adidaya yang sedang berlomba ingin menjadi satu-satunya Negara super power di Dunia.
Sedangkan dalam implementasi pelaksaan sistem demokrasi, Indonesia terlihat tidak konsisten karena disatu sisi seperti kapitalis-liberal dan sosialis-komunis.
Ketuan umum Partai NasDem, Surya Paloh pada kuliah umum yang bertajuk “tantangan bangsa Indonesia kini dan masa depan” di kampus UI salemba, Jakarta pusat, Rabu (14/82019). Menilai sistem bernegara Indonesia sekarang menganut sistem kapitalis yang liberal namun masih malu-malu kucing untuk mendeklarasikannya. “Ada ideologi baru yang ditawarkan, entah apa bentuknya, saya minta penelitian dari UI,” ujarnya. https://mediaindonesia.com/read/detail/253189-surya-paloh-ingatkan-sistem-bernegara-di-indonesia-sudah-liberal
Adapun Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, kebijakan pemerintahan jokowi dodo bersifat otoriter. Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan ada 3 pola kebijakan dengan jumlah 27 kebijakan yang menandakan pemerintahan Joko Widodo otoriter. https://www.voaindonesia.com/a/ylbhi-sebut-27-kebijakan-jokowi-bersifat-otoriter/5462870.html
Bila dilihat dari fakta yang ada, sangat kontras kecacatan antara kedua sistem tersebut (liberal dan komunis). Walaupun sistem tersebut dianut oleh dua Negara adidaya, AS dengan kapitalis-liberaanya dan China dengan sosialis-komunis, namun pada hakikatnya sistem tersebut tidak sejalan dengan fitrah dan tujuan manusia.
Menolak lupa, selain kedua ideologis tersebut ternyata ada ideologi Islam yang pernah Berjaya selama belasan abad sejak masa Rasulullah hingga keruntuhannya pada Daulah Khilafah Turki Utsmani . https://www.muslimahnews.com/?s=sebab+runtuhnya+daulah+utsmani
Keruntuhan sistem Islam (Khilafah) yang dibawa oleh Rasulullah dengan ideologi Islam (berlandaskan hukum Allah) pada akhirnya melupakana umat islam bahwa agamanya (Islam) adalah sebuah ideologi yang mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup, bahkan menggungguli kedua ideologi yang lain. Arief, B. Iskandar. 2007. Materi Dasar Islam, dari akar Hingga ke Daun. Al-Azhar Press
Ketika kepemimpinan politik tidak menggunakan ideologi islam, maka yang terjadi seperti sekarang. Negara Indonesia yang mayoritas muslim hanya menjadi Negara inferior dan relatife hanya disibukkan dengan kendala teknis yang tak berkesudahan. https://www.muslimahnews.com/2020/05/27/hilangnya-visi-maritim-islam-membuat-negeri-muslim-hanya-jadi-penonton-dalam-pergolakan-laut-China-selatan/. (*)
*Penulis Adalah Mahasiswi Guna Darma
