“Seharusnya negara benar-benar menjalankan perannya sebagai pelindung, pengurus urusan rakyat, dan pemenuh kebutuhan rakyat agar mampu menyelamatkan generasi penerus dari kebodohan serta mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,”
Oleh : Zhuhriana Putri
DIKUTIP dari laman Medanbisnisdaily.com (11/02/2021), akibat pandemi covid-19 sebanyak 1,6 juta anak sekolah di Sumatra Utara (Sumut) kehilangan kemampuan belajar (learning loss) karena terpaksa harus belajar di rumah. Angka itu berdasarkan survei Kemendikbud yang menyebut setidaknya 50% siswa tidak memenuhi standar kompetensi yang diharapkan selama belajar dari rumah (BDR).
Adapun jumlah peserta didik di Sumut tahun 2019 sebanyak 3.302.927 orang. Kondisi itu mengancam masa depan generasi penerus bangsa ini. Demikian dikatakan anggota Komisi E DPRD Sumut, Poarada Nababan, Kamis (11/2/2021). Ia menyoroti selama pandemi tidak ada terobosan yang dilakukan Gubernur Edy terkait bidang pendidikan itu. Bahkan tidak ada pemetaan yang dilakukan untuk melihat benar tidaknya pelajar itu belajar secara online.
Beliau juga menambahkan bahwa fraksi PDIP tak pernah mendengar Gubernur Edy melakukan pemetaan secara massif terhadap keikutsertaan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar dari rumah selama masa pandemi covid-19.
Termasuk berapa siswa yang tidak memiliki akses internet, apakah peserta didik belajar setiap hari atau tidak dan apakah materi belajarnya cukup atau tidak. Padahal pemerintah pusat telah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melakukan berbagai inovasi demi kelancaran proses pendidikan selama pendemi ini.
Selain itu, Gubernur Edy melalui Dinas Pendidikan Sumut dinilai berlaku diskriminatif karena lebih mengurusi sekolah-sekolah negeri. Melihat realita itu, Fraksi PDIP DPRD Sumut menyatakan program prioritas Gubernur Edy tentang pendidikan yang mencerdaskan belum tercapai di setengah periode kepemimpinannya.
Kalau pemerintah pusat nya saja tidak inovatif dan solutif, apakah bisa berharap banyak pada pemerintah daerah? Siapa yang akan dicontoh oleh pemerintah daerah jika perhatian pemerintah pusat saja pun tidak penuh kepada metode pembelajaran jarak jauh ini. Lebih dari itu penanganan Covid-19 yang amburadul sejak awal dan sekarang pun tidak lebih baik, sudah membuat kacau dunia pendidikan Indonesia.
Sayangnya, hal ini hanya bisa membuat menterinya mengeluarkan penilaian tapi tak mampu memberikan solusi yang solutif. Semestinya ada pengusahaan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mampu memetakan sekolah yang dinilai cukup layak untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan serangkaian protokol kesehatan.
Dan untuk pembelajaran online, maka pemerintah menetapkan standar kualitas pemberian materi oleh guru dan sebagainya. Tidak terlupakan pemberian fasilitas baik kepada pelajar maupun pengajar. Sayangnya hal ini tidak terjadi padahal pandemi sudah setahun di negeri ini.
Terkesan pemerintah pusat lalai dan lempar tanggung jawab kepada pemerintah daerah, yang juga menyerahkan tanggung jawab berat ini hanya kepada sekolah. Jadilah sekolah dan pihak orang tua yang galau dalam menjalani pembelajaran daring tanpa standar kualitas yang jelas.
Inilah bukti abainya negara dalam mengeluarkan kebijakan karena masih menjadikan sistem kapitalis-liberal sebagai solusi dalam memperhatikan nasib generasi penerus. Seharusnya negara benar-benar menjalankan perannya sebagai pelindung, pengurus urusan rakyat, dan pemenuh kebutuhan rakyat agar mampu menyelamatkan generasi penerus dari kebodohan serta mampu melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
Karena sesungguhnya mereka (generasi penerus) adalah aset negara penyambung tongkat estafet yang akan menjadi tonggak berjalannya dan tegaknya sebuah negara adidaya.
Islam dengan sistem kehidupannya yang sempurna sangat memperhatikan kondisi fisik maupun kualitas generasinya, baik saat ada wabah maupun tidak. Dengan menerapkan sistem pendidikan yang berbasis kepada aqidah Islam serta aturan syariat, dimulai dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah yang saling bekerja sama.
Serta negara yang bertanggung jawab dalam melindungi dan mengurusi generasi tersebut. Dan negara yang berlandaskan sistem Islam akan memberikan jaminan pendidikan yang terbaik pada setiap warganya termasuk anak-anak. sehingga di dalam sistem Islam tidak akan kita temukan lambatnya penanganan wabah hingga menjadi pandemi seperti hari ini yang berdampak kepada kualitas pendidikan anak sekolah.
Serta tidak akan ditemukannya ketidakjelasan dalam membuat kebijakan bersekolah terhadap anak-anak di masa pandemi yang dapat mengancam hak hidupnya. Sudah saatnya negara mencari solusi alternatif yang berasal dari sistem Islam yang dapat melindungi dan mengatasi wabah ini sesegera mungkin. [*]
*Penulis Adalah Aktivis Mahasiswa
