OPINI
“Pemerintah Indonesia harus segera membuat peraturan yang lebih komprehensif untuk menghentikan sebaran virus. Bukan kebijakan mendua yang seolah mengatasi virus seiring perbaikan ekonomi namun malah keduanya tidak segera teratasi,”
Oleh : Nabillah Syifauzzuhrah, S.Kom
AKHIR-AKHIR ini perkembangan kasus Covid-19 di dunia menunjukkan adanya gelombang dan varian baru yang terjadi di sejumlah negara salah satunya di India. Kasus Covid-19 di India terus meningkat dan belum dapat diprediksi, saat rumah sakit dalam situasi kewalahan dengan jumlah pasien yang membludak.
Panggilan telepon dari Ibu Kota India, New Delhi, akhir-akhir ini membuat bulu kuduk merinding. Selama beberapa hari terakhir, setiap kali telepon berbunyi, panggilan itu membawa berita kematian seorang teman atau mantan rekan kerja.
Selama enam hari berturut-turut, negara itu melaporkan 300.000 infeksi dan lebih dari 2.000 kematian. Dilansir dari Tirto.id, 29/4/2021, peristiwa ini diawali pada Maret ketika pemerintah melonggarkan aturan dengan mengizinkan masyarakat melakukan pertemuan besar.
Perdana Menteri Narendra Modi menganggap telah mampu menahan penyebaran virus dengan signifikan. Kapasitas riset yang mutakhir dan produksi vaksin yang tinggi dianggap telah memberikan perlindungan yang mumpuni. Walhasil kampanye-kampanye politik mulai masif digelar, seperti pawai akbar 7/3/2021 yang menghadirkan lautan manusia sekitar 700 ribu hadir berdesakan.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Rerie) menilai Indonesia perlu belajar dari ledakan kasus Covid-19 di India. Keseriusan pemerintah untuk menanamkan disiplin protokol kesehatan (prokes) harus lebih ditingkatkan.
Mengingat kondisi India mirip dengan Indonesia dari segi kepadatan penduduk, perilaku masyarakat, serta kebudayaan sehingga membuat Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai Indonesia berpotensi mengalami hal serupa bahkan bisa jadi lebih parah.
Pemerintah Indonesia harus segera membuat peraturan yang lebih komprehensif untuk menghentikan sebaran virus. Bukan kebijakan mendua yang seolah mengatasi virus seiring perbaikan ekonomi namun malah keduanya tidak segera teratasi.
Semisal kebijakan larangan mudik namun masyarakat didorong untuk berwisata dan berbelanja membeli baju. Sekolah ditutup tapi tempat belanja dan wisata dibuka secara bebas. Apakah itu benar untuk kepentingan rakyat? Atau jangan-jangan ada kepentingan lain?
Seperti agar aliran dana bukan pada sanak saudara dan kerabat di kampung tapi pada pengusaha yang sudah khawatir tersebab omsetnya menurun. Jika keadaan berlarut-larut seperti ini kasus Covid-19 di India bisa terjadi di sini juga. Sungguh negara apa tidak peduli? Sistem kesehatan yang buruk sejatinya bukti kegagalan kapitalisme dalam menyelesaikan pandemi.
Padahal sejatinya Islam punya cara cepat dan tuntas dalam menuntaskan wabah. Strategi awal dan utama dengan penguncian wilayah yang terkena wabah sesegera mungkin. Inilah yang menekan laju penularan wabah.
Kerja pemerintah sepenuhnya berfokus pada keselamatan rakyat tanpa dihantui permasalahan ekonomi. Karena sistem keuangan di bawah baitul mal akan menjadikan negara khilafah stabil dan memiliki cadangan untuk permasalahan mendesak seperti wabah atau bencana lainnya.
Itulah sistem Islam yang unggul dalam menuntaskan setiap permasalahan bahkan pada kasus wabah mampu menyelesaikan permasalahan tersebut hingga tuntas.
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang justru memperkeruh terselesaikannya pandemic. Maka, sudah saatnya umat Muslim bersatu dan segera bersama-sama menegakkan daulah Islam. Wallahualam bishawab. [*]
*Penulis Adalah Alumni Universitas Gunadarma
