Lapan6Online | JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) versi Haris pertama menuding Gubernur DKI Jakarta telah membuat KNPI rusak secara konstitusi. Pasalnya, Anies hadir mengukuhkan DPD I KNPI Provinsi DKI Jakarta Periode 2021-2024 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin 20 Desember lalu.
Pengukuhan itu merupakan kelanjutan dari hasil Musyawarah Daerah (Musda) Penyatuan yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2021. Haris Pertama menilai Anies Baswedan tidak punya hak untuk melantik pengurus DPD Jakarta.
Merespon pernyataan Haris Pertama, Rudy Darmawanto angkat bicara. Rudy mengatakan apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta dengan mengukuhkan DPD KNPI DKI Jakarta adalah tindakan tepat guna menghindari konflik di tingkat pusat.
“Haris selaku Ketua Umum gamang dan kurang memahami aturan organisasi. Apa yg telah dilakukan oleh Gubernur DKI dengan mengukuhkan DPD KNPI DKi Jakarta adalah tindakan tepat dan menghindarkan konflik KNPI di tingkat pusat,” kata Rudy kepada Wartawan di Jakarta, Sabtu (25/12/2021).
Menurut Rudy, Gubernur DKI tidak melantik, tetapi mengukuhkan pengurus hasil Musyawarah Daerah (Musda) penyatuan KNPI DKI.
“Dan itu dibenarkan. Nanti bila waktunya pas, maka DPD KNPI DKI dapat dilantik oleh DPP KNPI atau DPP KNPI hasil kongres penyatuan,” terangnya.
Rudy menjelaskan, di dalam hukum Musda itu berlaku hukum ‘floor’ sebagai kesepakatan peserta Musda. Artinya siapa saja utusan yang dualisme maka disarankan untuk melakukan islah atau penyelesaian lebih dahulu, bila tidak maka kepesertaannya gugur. Siapapun utusanya apakah OKP yang dualisme, DPD yang dualisme atau juga utusan DPP yang dualisme.
“Jadi berlaku bagi semua utusan harus islah atau melakukan penyelesaian terlebih dahulu apabila masih dualisme maka gugur kepesertaanya,” jelasnya.
Diketahui, saat ini DPP KNPI pecah menjadi 4 Kepemimpinan. Pertama versi Haris Pertama, Kedua adalah versi Abdul Aziz yang saat ini sudah digantikan oleh Raden Andreas Nandiwardhana, Ketiga versi DPP KNPI Fajri, dan Keempat DPP Mustahudin.
“Soal ‘caretaker’ (pengurus) bentukan Haris Pertama yang dipimpin sdr. Bintang Cs dan akan melakukan Musda KNPI DKI, buat saya dan teman-teman ya silakan saja. itu hak DPP KNPI versi Haris Pertama. Tetapi ingat SK DPP mereka sudah habis alias kadaluarsa (liat tanggal SK Caretaker),” beber Rudy.
“Seharusnya bila mereka (Haris Pertama) punya jiwa besar, arif dan menghargai yang lebih senior, memahami keadaan DKI secara baik dan utuh, harusnya dihindarkan sikap memecah belah persatuan KNPI DKI. Apalagi nyiyir soal Gubernur dan Wagub DKI Jakarta,” kritiknya.
Rudy mengatakan, DPP KNPI versi Haris Pertama seharusnya sudah sibuk mempersiapkan kepanitian Kongres KNPI dan langkah persiapan Kongres.
“Bukan sibuk memecah belah, nyiyir dan sibuk membuat gerakan yang melanggar komitmen OKP dalam musda penyatuan yang lalu,” sindir Rudy.
“Saya dan teman-teman pimpinan OKP dan senior KNPI DKI meliat sosok Haris Pertama itu sebagai seorang yang baik, visioner dan Komit terhadap persatuan pemuda. Ternyata dia merendahkan derajat dirinya dan miskin terhadap komitmen persatuan pemuda, khususnya Pemuda Jakarta,” sesaL Rudy Darmawanto.
Tidak Menyalahi Aturan
Diketahui, Pengukuhan DPD I KNPI DKI Jakarta yang dilaksanakan pada 20 Desember 2021 merupakan kelanjutan dari Hasil Musyawarah Daerah (Musda) Penyatuan yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 27-29 Maret 2021.
Acara pengukuhan tersebut secara langsung dibuka dan dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan yang diselenggarakan di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta.
Pengukuhan ini merupakan Jawaban serta dukungan dari Gubernur terhadap itikad baik penyatuan KNPI yang digagas pada Musda Penyatuan bulan Maret 2021.
Rudy Darmawanto selaku Senior di DPD I KNPI DKI Jakarta mengatakan bahwa cara yang dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan merupakan langkah terbaik sebagai model penyatuan KNPI yang terbagi menjadi beberapa kubu.
Rudy menegaskan, cara Gubernur Anies Baswedan mengukuhkan KNPI DKI pimpinan Ronny Bara adalah tindakan sangat cerdas dan top.
“Model penyatuan yang dilakukan oleh Pak Gubernur merupakan ijtihad atau cara yang paling top dan keren dan tidak ingin terlibat konflik DPP KNPI. Ini merupakan salah satu model terbaik penyatuan yang seharusnya dicontoh oleh daerah-daerah lain.” tandas Rudy.
Menurutnya pengukuhan ini tidak menyalahi aturan karena sifatnya hanya pengukuhan saja.
AD/ART dan 4 Kepemimpinan DPP KNPI
Sebelumnya, DPP KNPI versi Haris Pertama memberikan kritikan keras kepada Gubernur Anies Baswedan dengan tudingan bahwa Gubernur Anies telah membuat KNPI rusak secara konstitusi. Haris Pertama menilai Anies Baswedan tidak punya hak untuk melantik pengurus DPD Jakarta.
“Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan telah membuat KNPI menjadi rusak secara konstitusi AD/ART. Baru pertama kali seorang Gubernur seakan-akan punya hak untuk memberikan Petaka (bendera) KNPI dan melantik pengurus DPD KNPI Provinsi,” ujar Haris dikutip sejumlah pemberitaan, Sabtu (25/12/2021).
Haris Pertama mengatakan, dirinya sebagai DPP KNPI tidak diundang di acara pengukuhan tersebut. Menurutnya, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART KNPI), yang berhak melantik DPD KNPI Provinsi adalah dirinya selaku Ketua Umum.
Namun persoalannya, ada 4 DPP KNPI dan yang manakah yang dimaksud AD/ART yang disebut Haris? [RED]
