OPINI | POLITIK
“Ada sejumlah langkah agar pejabat tak gila harta dan tahta, harta kekayaan pejabat khususnya penguasa haruslah diaudit secara berkala untuk mengontrol dan mengawasi agar mereka tidak memanfaatkan kekuasaannya demi meraup pundi-pundi harta untuk kemaslahatan pribadinya,”
Oleh : Rahma
PASCA viralnya anak pejabat melakukan kekerasan dan suka pamer harta, ujung-ujungnya masyarakat dibuat terkejut lagi dan lagi.
Pasalnya, banyak pejabat negeri ini bangga dengan hartanya sehingga memamerkannya. Padahal banyak masyarakat yang sedang susah dan menderita karena kekurangan harta. Sedikit pun para pejabat ini tak peka dengan penderitaan mereka.
Banyak masyarakat berpikir, pantas saja banyak yang berebut jabatan, bahkan terus mempertahankan jabatannya itu walaupun sebenarnya tidak mampu melaksanakan tugasnya. Karena pundi-pundi uang itu sangat gampang mereka dapatkan.
Mereka terlalu sibuk memikirkan bagaimana bersenang-senang dengan hasil yang mereak dapat, sibuk memikirkan bagaimana bisa mengeruk kekayaan yang lebih banyak lagi dan sibuk memikirkan bagaimana bisa bertahan di posisi nyaman tanpa memikirkan nasib rakyat yang terluka dan tertindas karena ulah mereka.
Hal ini cukup membuktikan hilangnya empati para pejabat pada kondisi masyarakat. Sungguh sangat tidak wajar. Bagaimana tidak, di saat rakyat susah payah bertahan hidup di tengah pandemi, para pejabat negeri masih nyaman dan bersenang-senang dengan hartanya yang kian bertambah?
Istilahnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ternyata memang benar adanya. Oleh karenanya pejabat pamer harta kekayaan merupakan produk sistem kapitalis
Berada di pucuk kekuasaan dalam sistem demokrasi kapitalisme memanglah menggiurkan. Itulah sebab banyak manusia tergelincir lantaran harta yang bisa dengan mudah ia dapatkan dengan kekuasaannya.
Patutlah ini menjadi tanda tanya besar, dari manakah sumber kekayaan para pejabat negeri? Boleh saja diumumkan nominalnya, tetapi harus diusut tuntas dari mana sumber kekayaannya.
Sementara, dalam sistem Islam, ada sejumlah langkah agar pejabat tak gila harta dan tahta, harta kekayaan pejabat khususnya penguasa haruslah diaudit secara berkala untuk mengontrol dan mengawasi agar mereka tidak memanfaatkan kekuasaannya demi meraup pundi-pundi harta untuk kemaslahatan pribadinya.
Negara dalam Islam berkewajiban senantiasa membina keimanan dan ketakwaan para pejabatnya. Menanamkan dalam benaknya bahwa harta yang dimiliki serta amanah yang diembannya pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.
Oleh karenanya dalam sistem Islam, para pejabatnya senantiasa hidup sederhana meski memiliki kekayaan yang tidak terhitung jumlahnya. Karena mereka menyadari harta kekayaannya itu hanyalah titipan dan ada hak orang lain di sana, sehingga harta kekayaan itu haruslah dikelola dan dipergunakan dengan baik di jalan Allah, bukan untuk disimpan dan berfoya-foya.
Bahkan pengawasan dan kontrol masyarakat akan selalu berjalan dengan efektif, karena ada Majelis Umat yang memang bertugas untuk melakukan koreksi dan memberi masukan kepada kepala negara (khalifah) dan struktur di bawahnya.
Dengan demikian jelaslah sistem Islam akan mampu menjadikan para penguasa dan pejabat siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan sepenuh hati dalam meriayah rakyat berdasarkan tanggung jawab.
Para penguasa dan pejabat tinggi negara pun harus bekerja dengan ikhlas, semata-mata untuk meraih pahala dan ridha Allah, bukan untuk pencitraan, bukan untuk memperkaya diri dan bukan juga untuk mengambil manfaat seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi kapitalis. Apa masih yakin dengan sistem yang digunakan negrei kita ini? [*]
*Penulis Adalah Aktivis Dakwah
