JAKARTA | Lapan6Online : Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli memberikan kritikan tajam akan bandelnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Dirinya mengatakan pejabat negara tersebut tak terlihat mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Hal tersebut seharusnya dihadiahi sebuah sanksi, apalagi manuver tersebut menyebabkan timbulnya masalah baru di DKI Jakarta.
“Saya lihat memang tidak mengikuti (RDP) karena ada perubahan dan lain-lain. Tapi kemudian sanksi tidak ada karena pemberi sanksi harusnya Kemendagri,” kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, saat dihubungi di Jakarta, pada Jumat (19/05/2023).
Taufik pun mencontohkan beberapa program yang tersendat kala Heru menduduki posisi orang nomor satu di DKI Jakarta.
Salah satunya yakni pemberdayaan sarana transportasi yang dinilai terputus saat Heru menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan, fokus pada pelebaran jalan, jalur sepeda dan integrasi transportasi publik.
“Tapi sekarang tidak ya, beberapa tempat di trotoar nya juga dihilangkan. Jadi, kemudian prioritas sekarang di transportasi mobil dan itu mobil pribadi dan kemudian dia menimbulkan kemacetan,” jelas dia.
Taufik menilai sebagai Pj Gubernur yang ditunjuk, memang tidak seharusnya memiliki visi dan misi baru.
Oleh karena itu, tegasnya, Heru seharusnya mau meneruskan perencanaan pembangunan agar hasil dari perencanaan RPD bisa berjalan maksimal.
“Saran saya, teruskan saja, apa-apa yang baik dari gubernur sebelumnya,” kata dia.
Sebelumnya, Heru baru saja menjalani evaluasi kerja oleh Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (17/5/2023), Namun, Heru enggan menjelaskan secara rinci tentang apa saja isi evaluasi kerja itu kepada awak media.
Kemendagri pun hingga saat ini belum merilis apa saja catatan kerja yang harus dibenahi Heru selama menjabat sebagai Pj Gubernur.
Sementara itu, secara terpisah Gembong Warsono,SIP,MM, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta saat dihubungi redaksi Lapan6online.com pada Sabtu (20/05/2023) mengatakan,”Kan baru berapa bulan kerja (menjalankan tugas) di DKI Jakarta ya belum bisa memberikan penilaian, tapi ada catatan dong soal Codetan Kali Ciliwung tentunya jadi bukti kinerja beliau (Pj.Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono,red). Jadi kita harus apresiasi atas kinerja beberapa bulan ini,” ujarnya.
Ketika ditanya soal hasil pemanggilan Heru Budi Hartono oleh Kemendagri, Mas Gembong mengatakan,”Wah itu hak Pak Mendagri dong, bagaimana dan seperti apa hasilnya ya semua kebijakan Mendagri. Diperpanjang atau tidaknya semua ditangan Mendagri,” pungkasnya. (*WE/Red)
*Sumber : wartaekonomi.co.id
