“Saat ini kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik rakyat malah diambil oleh asing yang dikorporasi oleh para calon pemimpin (calon legislatif) yang sibuk mengambil hati rakyat saat mendekati pemilu,”
Oleh : Aktif Suhartini, S.Pd.I.,
SUNGGUH pemerintah bangga karena Indonesia berhasil meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 di Singapura pada Kamis (1/6/2023).
Pasalnya dengan perdikat tersebut negeri ini akan dibanjiri para wisatawan mancanegara. Pemerintah pun akan wajibkan sertifikat halal produk UMKM di lokasi wisata. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah keberhasilan dari kerja sama dengan asing dapat sepenuhnya dirasakan oleh rakyat kecil di bawah?
Jika dilihat dari satu sisi memang predikat yang diperoleh membanggakan. Tapi di sisi lain harus dilihat dampak negatif yang tidak kalah mencengangkan bila negeri kita juga dibanjiri wisatawan karena akan masuk kultur asing salah satunya budaya seks bebas. Budaya seks bebas ini salah satu dampak negatif yang terpapar akibat turis asing yang berdatangan ke negara Indonesia.
Hal tersebut sangat mengerikan, karena penyakit sifilis (raja singa) dari data terakhir meningkat hampir 70% dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022). Dengan peningkatan dari 12 ribu menjadi 21 ribu kasus. Tragisnya, banyak anak menjadi korban. Penularan sifilis dari jalur ibu ke anak menyumbang persentase tinggi yakni 69-80%. Dimungkinkan akibat maraknya seks bebas (berganti-ganti pasangan) dan LSL (lelaki seks lelaki), walaupun banyak juga yang berpendapat ini bukan satu-satunya penyebab.
Apabila dilihat dari sisi meningkatkan penjualan produk UMKM, terlihat bahwa peningkatan UMKM dengan modal yang diberikan kepada masyarakat miskin tidak dapat memberikan peluang usaha, melainkan modal tersebut hanya mampu menopang kebutuhan pokok mereka dalam beberapa hari.
Faktanya masyarakat yang mampu mengelola modal dari pemerintah adalah mereka yang memang dari awal sudah memiliki usaha. Namun bagi rakyat yang benar-benar miskin tidak akan dapat memanfaatkan modal tersebut untuk usaha. Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka saja sudah cukup kesulitan.
Padahal, Indonesia adalah negara yang memiliki SDA yang melimpah. Mengapa dengan SDA yang sudah dianugerahkan Allah SWT tidak dikelola secara maksimal yang baik oleh pemerintah? Padahal SDA ini dapat dijadikan modal bagi rakyat yang ingin mempunyai usaha atau bisnis, sehingga bisa bersaing dengan asing. Daripada mengais-ngais penambahan sumber pemasukan negara dari pariwisata akan lebih efektif melakukan pengelolaan SDA.
Namun, saat ini kekayaan alam yang seharusnya menjadi milik rakyat malah diambil oleh asing yang dikorporasi oleh para calon pemimpin (calon legislatif) yang sibuk mengambil hati rakyat saat mendekati pemilu. Namun, ketika berhasil duduk di kursi kekuasaan malah lebih suka mempertontonkan arogansi kekuasaan tanpa henti usai gelaran pesta demokrasi, tanpa lagi melihat kesulitan rakyat.
Kita bisa melihat jelas hasil sistem demokrasi tidak mampu menyejahterakan rakyatnya, yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan kepentingan pribadi semata. Sehingga terjadi kemiskinan yang sistematis di masyarakat sedangkan negara mengharapkan pemasukan dari sektor wisata yang hasilnya tidak mungkin dapat dijadikan modal menyejahterakan rakyat.
Sangat terlihat jelas kerancuan di dalam pengambilan kebijakan di sistem demokrasi. Semangat mengejar wisata halal, sementara SDA yang memiliki potensi besar sebagai pemasukan negara dan dapat menyejahterakan rakyat, diserahkan ke tangan asing.
Sungguh berbeda dalam Islam, yang memandang persoalan kemiskinan sebagai persoalan manusia, bukan persoalan ekonomi atau yang lain. Sehingga, fokus penyelesaiannya pada solusi persoalan kemiskinan, individu per individu dan negara sebagai pihak sentral yang akan menyelesaikannya.
Islam memiliki aturan yang lengkap terkait sumber pemasukan negara dari sumber-sumber yang halal dan mengatur pembelanjaannya yang akan membuat negara menjadi kuat dan adidaya serta rakyat hidup sejahtera. Islam juga memiliki solusi lengkap dan paripurna terkait pengelolaan SDA, dan mampu menyelesaikan karut marutnya kondisi negeri ini yang membuat rakyat sengsara. Sayangnya, para pengambil kebijakan lebih memilih regulasi berdasar akal semata. [*]
*Penulis Adalah Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok
