OPINI | POLITIK
“Sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme yang membebaskan para oligarki untuk menguasai sumber daya alam, sehingga negara tidak ikut campur dalam mengolah kekayaan alam seperti di Papua,”
Oleh : Sutiani, A. Md
BENCANA kekeringan yang melanda Distrik Lambewi dan Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah memakan korban sebanyak enam orang warga meninggal dunia.
Selaku Bupati Puncak Willem Wandik mengatakan bencana kekeringan tersebut mengakibatkan enam orang meninggal dan kelaparan bagi masyarakat di daerah terdampak.
Adapun korban meninggal setelah mengalami lemas, diare, panas dalam dan sakit kepala sedangkan menurut data Kementerian Sosial, ada 7.500 jiwa yang terdampak kekeringan yang mengakibatkan mereka mengalami kelaparan lantaran gagal panen.
Kendati pun kekeringan yang terjadi disebabkan Badai El Nino sejak awal Juni 2023. (Kompas.com, 30/07/2023).
Sungguh mengejutkan kelaparan di Papua yang berakhir dengan kematian, akan tetapi yang lebih parah lagi kelaparan berujung pada kematian tepatnya di Provinsi Papua yang dikenal sebagai Sumber Daya Alam yang kaya bahkan PT. Freeport telah beroperasi sejak tahun 1967 sehingga terhitung 56 tahun telah berjalannya produksi.
Pasalnya telah diketahui oleh Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) sudah mencatat jumlah cadangan emas terbesar ada di tanah Papua yaitu sebesar 52% dari total cadangan emas di Indonesia.
Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 ha. Tambang emas tersebut tersebar di enam kabupaten, yakni Pegunungan Bintang, Keerom, Nabire, Dogiyai, Mimika dan Paniai.
Papua juga memiliki sebanyak 1.76 juta ton biji dan 1.875 juta ton biji untuk cadangan perak. Berdasarkan data Booklet Perak yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2020,ini cadangan sumberdaya yang dimiliki Tanah Papua. (CNBC.Indonesia.com, 12/01/2023)
Sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kapitalisme yang membebaskan para oligarki untuk menguasai sumber daya alam, sehingga negara tidak ikut campur dalam mengolah kekayaan alam seperti di Papua.
Negara hanya sebagai pembuat kebijakan atas pesanan oligarki asing maupun swasta melalui disahkannya undang-undang. Maka wajar saja Papua mengalami keterpurukan yang mendalam seperti kekeringan dan kelaparan karena warga Papua tidak menikmati kekayaan tersebut.
Dalam sistem kapitalis siapa yang memiliki modal besar maka ia berhak menguasai kekayaan alam dengan mengatasnamakan kebebasan berkepemilikan, alhasil kemiskinan sistemik terjadi dan rakyat menjadi korbannya.
Sejatinya problematika Papua akan selesai jika rakyatnya hidup dalam sistem pemerintahan islam. Penerapan aturan islam kaffah dalam institusi negara akan menjamin hidup rakyat yang sejahtera baik sandang, pangan dan papan. Maka dari itu islam memandang bahwa kesejahteraan dan keamanan warga negara adalah tanggung jawab negara , hal ini berdasarkan sabda Rasululah Saw:
“Imam (Kahifah) adalah rai’n (pengurus) rakyat, dan ia bertanggungjawab atas pengurusan rakyatnya.” (h.r. Al-Bukhari).
Dalam islam sumber daya alam yang mengalir haram dikuasai oleh individu atau oligarki karena kewajiban negara mengelola kekayaan tersebut, keuntunggannya akan disimpan kedalam baitul mal dan dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak sesuai dengan sabda Rasululah saw yang mengatakan bahwa:
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Sistem ekonomi islam akan terus mengolah sumber daya alam dan mendistribusikan kesemua wilayah baik secara langsung rakyat mendapatkan jaminan hidup baik sandang, pangan dan papan maupun secara tidak langsung rakyat mendapatkan pelayanan gratis dalam hal pendidikan, kesehatan dan keamanan.
Negara islam akan menciptakan ketahanan pangan sehingga tidak ada lagi rakyat yang kelaparan akibat kekeringan karena pemerintahan islam akan memperhatikan sektor pertanian baik berupa bahan-bahan pupuk, alat-alat pendukung pertanian dan semacamnya kemudian negara islam akan mendistribusikan hasil pangan di tiap-tiap wilayah sehingga akan terbentuk kesejahteraan rakyat sepenuhnya. Wallahualam bissawab. (*)
*Penulis Adalah Aktivis Dakwah Muslimah
