OPINI | POLITIK
“Siapa yang bertanggung jawab atas Proyek ini wajib di usut. Kalau pun proyek ini adalah tanggung jawab Presiden sekalipun harus segera di mintai tanggung jawab,”
Oleh : Muslim Arbi
Di sebuah kanal YouTube yang di rilis oleh kawan saya: Wildayman Firdaus. Anak ITB -81. Soroti Proyek KCJB.
Menurut Wil, panggilan akrab saya kepada nya: Terdapat 7 Fakta Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Dari uraian nya itu. Dapat di lihat di:
https://youtu be/ZcfpaS-G5tM?si=XiNmSDUAdjmIEny6
itu ada terungkap dengan jelas KCJB itu memang Jebakan Hutang: DEBT TRAP RRC.
Meski dengan waktu kontrak antara Indonesia-RRC selama 80 tahun. Belum dapat mengembalikan modal yang telah di keluarkan dalam Proyek itu. Sekitar Rp 109 Triliun.
Apalagi Pemerintah Indonesia mau menjaminkan APBN untuk Proyek Rugi tersebut.
Dalam hitungan Wildaiman; dia, gunakan asumsi Optimis. Dengan total Penumpang 34.000 per hari. Maka selama 80 tahun KCJB akan memperoleh Pendapatan sebesar: Rp 324 T.
Dengan asumsi keuntungan optimis 15%. Maka keuntungan KCJB adalah 15 % x Rp 342 T. Ya. Sekitar Rp 51 T.
Dengan modal Rp 109 T dan Margin Rp 51 T. Itu belum dapat menutupi biaya Proyek selama 80 tahun. Dan itu di jamin APBN. Artinya: APBN telah masuk dalam jebakan Hutang.
Itu pun masih rugi. Dan gimana mau gunakan APBN untuk menjamin sebuah Proyek yang merugi? Otomatis KCJB akan jadi beban Negara dan Rakyat Indonesia. Bukan?
Kalau ternyata: KCJB ini merugi; maka proyek ini wajib di audit di usut tuntas oleh insitusi auditor negara: BPK dan BPKP. Dan DPR segera bentuk Pansus soal KCJB.
Atau proyek merugi ini segera saja di hentikan.
Karena, kalau gunakan asumsi negatif sebagaimana sejumlah jalan tol yang di bangun mahal dan di jual murah tentu proyek KCJB ini akan lebih parah lagi.
Proyek ambisius yang rugikan Nagara. Kenapa mesti di paksakan?
Siapa yang bertanggung jawab atas Proyek ini wajib di usut. Kalau pun proyek ini adalah tanggung jawab Presiden sekalipun harus segera di mintai tanggung jawab.
Apalagi sejak periode kedua Jokowi. Mantan Gubernur DKI itu sesumbar: “Tidak ada visi – misi Mentri. Yang ada adalah visi – misi Presiden”.
Jadi Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas kerugian negara dalam proyek KCJB ini. Dan bukan tanggung jawab Mentri nya.
Sejak awal Proyek KCJB di luncurkan sudah terjadi pro – kontra. Saat itu kemenhub di jabat oleh Menhub Jonan. Mantan Dirut KAI itu tidak setuju dengan KCJB. Akibat itu alumni Ubaya itu di copot? Saat itu spekulasi publik memang menduga pencoptan Jonan terkait dengan proyek KCJB.
Apa yang di drumorkan soal Debt Trap atau Jebakan Hutang RRC semakin jelas nampak pada proyek KCJB ini.
Saat ini Indonesia telah masuk dalam daftar negara yang kena jebakan China dalam proyek infrastruktur nya. Sebagaimana di sejumlah negara Afrika dan Asia Selatan sebelum nya.
Proyek ambisius dan ugal-ugalan ini. Jokowi harus bertanggung jawab. Jokowi dan Luhut telah merumuskan negara masuk dalam jebakan hutang RRC.
Rakyat Indonesia tolak negara ini masuk dalam jebakan hutang RRC.
Terlihat ada unsur kesengajaan pemerintahan Jokowi dan kabinet nya sengaja menjebakkan negara ke dalam jebakan hutang RRC?
Itu terbukti dengan upaya mau menjadikan APBN sebagai jaminan atas proyek yang jelas – jelas merugi dan melilitkan hutang negara itu. Margonda Raya, Depok: 24 September 2023. (*)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
