OPINI | POLITIK
“Ada buku populer. “Siapa menebar angin akan menuai badai”. Nah selama 10 tahun DPR disfungsi. Padahal Gaji dan tunjangan nya besar. Lupa lakukan kontrol kekuasaan yang keras,”
Oleh : Muslim Arbi
MENURUT PPATK, ada 1000 anggota DPR-DPRD terlibat judi online. Itu berita heboh pekan ini.
Pagi ini, ada sebuah video di tik-tok viral di berbagai wa grup. Seorang Pria mempertanyakan kemana dana bansos Rp 497T? Dan bagaimana tanggung jawab pemerintah Jokowi?
Menurut sang Pria yang tidak di ketahui nama nya di tik-tok yang berdurasi 1.00 menit itu sebutkan. Mempertanyakan ke mana dana Bansos Rp 497T?
Karena yang terjadi di lapangan adalah Penerima Bansos sekitar 27 juta Rakyat atau 6 juta KK Rakyat miskin itu hanya Rp 200.000 dan 5 kg beras. Sehingga yang di terima Rakyat hanya Rp 13.5 T. Berarti dana bansos Rp 397T – Rp 13.5 T yang sisa adalah Rp 383,5 T ke mana?
Padahal kalau di bagi secara benar seharusnya nya Rakyat terima Rp 77 juta.
Si Pria itu mempertanyakan kemana lari nya sisa dana bansos ratusan triliunan itu?
Sampai saat ini Istana bungkam. Padahal sejak Sidang di MK soal Sengketa pilpres 2024 sudah di soal oleh Dr Anthony Budiawan dan Prof Magnis Suseno.
Bahkan Magnis Suseno ibaratkan Presiden sebagai pegawai Toko yang mencuri bansos.
Saat ini moral kekuasaan di Istana maupun di DPR sudah abis. Jangan lagi cerita moral kekuasaan di negeri ini.
Sidang Mahkamah Rakyat di UI pun mengadili in absentia Presiden Joko Widodo.
Ali Mochtar Ngabalin bilang sidang Mahkamah abal-abal. Tapi Ngabalin tidak dapat membantah tudingan Presiden mencuri bansos untuk kepentingan politik nya.
Bisa jadi cara Ngabalin ngeledek Mahkamah Rakyat di Universitas Indonesia akan merembet ke Kampus lain. Bisa UGM, UII dst.
Nampak nya Presiden Joko Widodo gelisah di sisa kekuasaan nya 3 bulan lagi. Sehingga dia bicara Turbulensi Politik.
Dahulu. Ada buku populer. “Siapa menebar angin akan menuai badai”. Nah selama 10 tahun DPR disfungsi. Padahal Gaji dan tunjangan nya besar. Lupa lakukan kontrol kekuasaan yang keras.
DPR tidak kontrol Presiden sebagaimana amanat UU. Nyata-nyata lakukan disfungsi. Sehingga Rakyat menggelari Dewan Penipu Rakyat dan Pengkhianat Rakyat.
Apa karena DPR asyik main judi Online yang jumlah nya mencapai 1000 orang atau lebih?
Kini dosa politik DPR dan Istana semakin terkuak. Bisa jadi Pengadilan Rakyat semakin seru dan deras ke berbagai Kampus dan ke pelosok negeri.
Ya. Jawaban atas abis nya moral kekuasaan Presiden dan DPR adalah People Tribunal. Pengadilan Akal Sehat. Bukan akal bulus atauwa pengadilan abal-abal seperti tudingan Ngabalin. Suara Ngabalin, Suara Istana? Mojokerto: 30 Juni 2024. (**)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
