“Ribuan pertanyaan muncul apakah konflik Papua disengaja atau ada dalang di balik semuanya. Keterlambatan pemerintah dala mengambil kebijakan membuat kegagalan mengusir penjajah asing dari Papua,”
Oleh : Dewi Ratnasari
Lapan6Online : Bumi Cendrawasih, Papua kembali berdarah. Peristiwa tersebut seakan mewakili kondisi sosial politik negeri yang carut marut di negeri ini.
Hanya karena kesalahpahaman, berujung kontraksi sosial. Perilaku dan tindakan anarkis menyasar masyarakat pendatang di Papua. Sumber resmi menyatakan ada 33 orang meninggal sementara 9000 orang mengungsi.
Ribuan pertanyaan muncul apakah konflik Papua disengaja atau ada dalang di balik semuanya. Keterlambatan pemerintah dala mengambil kebijakan membuat kegagalan mengusir penjajah asing dari Papua. Sedangkan dari pihak Internasional PBB mendesak Australia agar turun tangan mengatasi konflik di Papua.
Seperti dilansir dari CNN Indonesia, Menteri Luar Negeri Vanuatu Ralph Ragenvanu mengatakan, sejarah akan menilai kita jika tak berbuat apa-apa menanggapi situasi krisis di Papua.
“Sejumlah ahli hukum internasional telah menyerukan (krisis di Papua) genosida, maksud saya memang telah masuk kriteria genosida. Sejarah akan mencatat kita dan kita harus berada di sisi yang benar dalam sejarah,” kata Ragenvanu di New York.
Dikutip dari SBS, Vanuatu menegaskan, Australia menurutnya harus meningkatkan kontribusinya secara substansial dalam masalah Papua Barat, terutama karena (Australia) berada di Dewan HAM PBB, (Australia) adalah anggota Forum Kepulauan Pasifik.
Konflik bersenjata di Papua mulai memanas sejak penandatanganan perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menetapkan Irian Barat dari Belanda ke Indonesia.
Pertempuran sporadis antara pro Indonesia dan pro Belanda terus terjadi hingga 1969.
Setelah itu hampir setiap tahun terus terjadi kisruh hingga memakan korban jiwa. Bahkan kisruh pada tahun 1981 diduga menewaskan 13.000 jiwa. terakhir sebelum di Wamena. Protes tindakan rasialisme di Surabaya dan Malang 29 Agustus 2019 berakhir ricuh.
Rentetan konflik tersebut semakin meyakinkan bahwa ada pihak asing yang bermain di dalam dan mengambil keuntungan atas segala kisruh di Papua termasuk ketika Papua meminta Referendum. Asing jelas mengincar Papua karena kekayaan SDA yang ada diwilayahnya.
Doed Joesoef dalam bukunya “Studi Strategi Logika pertahananan dan pembangunan Nasional,” pernah mengungkapkan bahwa siapa yang menguasai Papua dan Maluku maka ia menguasai jantung Arsipel Indonesia.
Maka jelas AS menjadi salah satu negara yang menguasai Indonesia karena jasanya memberikan Papua.
Lalu bagaimana dengan hegemoni negara lainnya seperti China, Australia dll apakah diam saja ? Tentu tidak negara lain mempunyai caranya sendiri untuk menikmati kue kekayaan SDA Indonesia.
Maka sungguh malang Papua hanya menjadi bancakan para penjajah.
Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah konflik di Papua namun sayang solusi yang diberikan seakan tidak serius dan tidak bermartabat.
Rezim telah mengucurkan dana 98,395 triliun dari dana APBN untuk Papua yang digunakan untuk infrakstruktur dan kesejahteraan warga Papua namun faktanya dana tersebut tak pernah tepat sasaran alhasil masih banyak warga Papua yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka sengsara di tanahnya yang kaya.
Maka solusi satu-satunya untuk Papua hanya dengan aturan Islam yang diterapkan dalam daulah dan Khilafah. Karena Khilafah akan mengurusi urusan ummat (segala kebutuhan dan kesejahteraan ) dengan aturan Islam yang mampu melekatkan perbedaan secara bermartabat dan juga menunjukkan kewibawaan negara yg berdaulat.
Ini telah dicontohkan oleh para khalifah sebelumnya sehingga bisa menguasai 2/3 dunia dan banyak para kafir dzimmi masuk Islam secara suka rela karena melihat keadilan dan kewibaawan aturan Allah swt yang diterapkan melalui daulah. Wallahualam Bi Shawwab. GF
