“Keanehan terasa ketika semua fasilitas umum tetap dibuka tetapi masjid tidak bisa diakses semudah sarana umum lainnya. Wacana pelarangan sholat idul fitri secara berjamaah di masjid telah diluncurkan oleh pemerintah,”
Oleh : Mala Octaviani
Jakarta | Lapan6Online : Mendekati datangnya hari lebaran, sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat untuk berbelanja berbagai pernak-pernik hari Raya Idul Fitri. Namun, sayangnya lebaran tahun ini berbeda dengan lebaran-lebaran sebelumnya di mana masyarakat bebas keluar rumah tanpa merasa khawatir. Pandemi Covid-19 telah membuat masyarakat harus berdiam diri di rumah sebagai wujud pencegahan Cocid-19 secara preventif.
Tentu ada yang merasa hal ini tidak menyenangkan, selama berbulan-bulan berdiam diri di rumah dan meninggalkan aktivitas rutinan, semua digantikan dengan aktivitas daring.
Namun, nampaknya kebijakan PSBB tak buatnya dihiraukan oleh sebagian masyarakat yang abai akan kesehatannya.
Mall, supermarket, dan pusat perbelanjaan lainnya masih terus beroperasi hingga kini. Meskipun aktivitas di area tersebut dibatasi, tetapi nyatanya banyak masyarakat yang mengantre di sepanjang area perbelanjaan. Di lain sisi, sarana-sarana umum lain pun masih dibuka. Misalnya bandara yang sampai saat ini masih terus beroperasi. Bahkan penumpang justru semakin membludak.
Keanehan terasa ketika semua fasilitas umum tetap dibuka tetapi masjid tidak bisa diakses semudah sarana umum lainnya. Wacana pelarangan sholat idul fitri secara berjamaah di masjid telah diluncurkan oleh pemerintah, hal ini menjadi ketakutan bahwasanya kerumunan jamaah sholat idul fitri akan menyebabkan tingginya tingkat penyebaran virus corona.
Namun, yang menjadi pertanyaan penulis adalah, mengapa hanya kerumunan jamaah sholat idul fitri yang ditakuti akan berpotensi menyebarkan virus corona? Apakah mereka yang secara sadar tetap berada di mall, supermarket, bahkan bandara tidak akan menyebarkan virus corona?
Jika alasan pemerintah takut penyebaran Covid-19 semakin massif di tengah-tengah masyarakat melalui kerumunan, harusnya tidak hanya area masjid yang dilarang melakukan sholat idul fitri secara berjamaah, melainkan juga seluruh area umum yang berpotensi menyebabkan kerumuman massa.
Kebijakan ini tentu mendapat respon mengecewakan dari segenap umat Muslim di Indonesia, khususnya para ulama.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun melontarkan komentar yang meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pelonggaran PSBB. Sedangkan salah seorang anggota DPR RI Komisi Agama, John Kennedy Azis mengkritik pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan PSBB di tengah pandemi Covid-19. John menyebutkan jika sejumlah video beredar di media sosial yang menayangkan mall dipenuhi oleh pengunjung. Sementara tempat ibadah tetap dibatasi.
Ulama mempertanyakan ironi kebijakan pemerintah yang memihak kepentingan korporasi dan mengabaikan kepentingan rakyat serta menghambat kepentingan ibadah umat. Ekonomi diangkat tetapi ibadah dihambat.
Upaya pelonggaran PSBB dengan semakin dibukanya pusat perbelanjaan secara besar merupakan upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi. Sayangnya, hal ini dilakukan tanpa diiringi pemastian bahwa virus tidak lagi menyebar dan mereka yang terinfeksi sudah diisolasi. Faktanya, untuk memastikan siapa saja yang terinfeksi (melalui tes massal dan PCR) saja belum dilakukan.
Alasan kekurangan alat selalu mengemuka. Mestinya disadari, kebijakan sejenis ini tidak mengantarkan pada solusi tetapi malah melahirkan persoalan baru, yaitu gejolak rakyat. Pun akan banyak orang tidak berdosa menjadi korban.
Pemerintah yang bermain mesra dengan korporasi semakin terlihat jelas keinginannya bahwa mereka tidak mau lingkaran ekonominya terputus hanya karena virus corona. Meskipun mengesampingkan jutaan nyawa sekalipun.
Masyarakat yang mendonasikan hartanya untuk menyalurkan bantuan kepada umat, tenaga kesehatan yang siang dan malam terus berjuang mengobati pasien, pekerja-pekerja yang rela bekerja banting tulang dari rumah dengan segala susah payahnya, para guru dan murid yang melewati beratnya sekolah daring, terasa semua usaha itu sia-sia dan tidak ada harganya di hadapan pemerintah kapitalis yang lebih tergiur keuntungan ekonomi.
Inilah nasib kita yang punya pemerintah kapitalis, kebijakannya mencla-mencle demi meraup untung dari pasar perdagangan. Miris memang. Namun, hal ini tidak seharusnya membuat kita berhenti peduli dan berjuang. Tetap masih harus ada nurani untuk menolong mereka yang berjuang dan mematuhi setiap protokol kesehatan. Meski ego ingin berteriak dan memaki mereka yang bersikap apatis dan arogan.
Maka dari itu, suara kebenaran perlu terus digemakan. Opini untuk terus melawan Covid-19 tidak boleh berhenti meskipun kebijakan pemerintah tak pasti.
Semestinya ulama bersuara lebih lantang untuk mengangkat setiap jenis aspirasi umat yang menjerit akibat kebijakan zalim rezim kapitalis. Juga mengangkat kritik bahwa wabah Covid-19 selayaknya menyandarkan agar kembali pada solusi syariah. Selain itu, masyarakat bahu-membahu terus menjalankan protokol kesehatan dan menyalurkan donasi bagi mereka yang membutuhukan. Kebaikan dan perjuangan tidak boleh berhenti, kita tidak boleh berhenti peduli, meskipun yang memiliki wewenang telah berhenti peduli. GF/RIN/Lapan6 Group
*Penulis adalah Mahasiswi
