OPINI
“Inilah kondisi negeri yang memilih kepemimpinan dengan sistem demokrasi. Dengan sistem demokrasi, menjadikan negara kita ini sangat koruptif, oligarkis dan sebagainya. Sudah pasti rakyat kecewa,”
Oleh: Aktif Suhartini, S.Pd.I
MASYARAKAT dikejutkan dengan pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD bahwa ekonomi di Indonesia saat ini ada kemajuan meski banyak korupsi. Hal tersebut diungkap saat Mahfud MD menjadi pembicara dalam webinar ‘Tadarus Demokrasi’ dengan tema ‘Ekonomi dan Demokrasi’ pada Sabtu (1/5/2021).
Apakah pernyataan Menko Polhukam ini mewakili pemerintah mengakui bangsa ini banyak korupsi dan pemerintah tidak mampu atau membiarkan dan menganggap perihal korupsi. Astagfirullah.
Apakah pantas pemerintah meminta rakyatnya untuk bisa menerima dan mengapresiasi kemajuan bangsa meskipun ada sejumlah masalah seperti korupsi.
Sementara ada pertanyaan kemajuan bangsa dalam hal apa? Kalaupun ada kemajuan, apakah korupsi bisa dihalalkan ataupun dimaklumi, sementara ini adalah tergolong kegiatan haram dalam ajaran Islam yang dianut mayoritas penduduk di negara ini?
Pemerintah menyatakan ekonomi Indonesia saat ini meningkatkan, benarkah? Landasannya, perbandingan data bahwa pada saat Indonesia belum merdeka, hampir semua penduduk miskin hingga diperkirakan mencapai 99%.
Angka kemiskinan itu, terus berkurang pada akhir masa pemerintahan presiden pertama sekaligus proklamator kemerdekaan RI, yaitu, Sukarno menjadi 54%.
Bahkan, sejak lengsernya Soeharto pada 1998, Mahfud mengatakan, tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 18%. Angka tersebut semakin menurun di era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai 11,7% hingga era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar 9,7%.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa riilnya masih ada rakyat yang hidup di kolong jembatan dengan tempat berlindung terbuat dari kardus dan tidak layak karena tidak memiliki tempat tinggal? Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan makannya sehari tiga kali, mereka hanya mampu makan sekali sehari, itu pun jika ada makanan.
Begitu juga banyak anak putus sekolah dan memilih mencari kerja karena harus membantu perekonomian keluarga. Karena orang tuanya di PHK akibat bangkrutnya krisis ekonomian. Ini hanyalah analisis kesejahteraan masyarakat di sistem saat demokrasi dengan membandingkan kertas laporan dan fakta di lapangan. Kenyataannya data kemiskinan per-tahun justru mengalami justru penambahan.
Inilah kondisi negeri yang memilih kepemimpinan dengan sistem demokrasi. Dengan sistem demokrasi, menjadikan negara kita ini sangat koruptif, oligarkis dan sebagainya. Sudah pasti rakyat kecewa, nyatanya dari waktu ke waktu kita itu mengalami kemunduran.
Dengan cara apapun kehidupan demokrasi tidak dapat diperbaiki, karena sumber hukum berdasarkan suara terbanyak yang diambil dari forum lembaga yang notabene para pengusaha yang berjuang untuk mengembalikan modal saat berjuang untuk sampai pada kursi tampuk kepemimpinan penguasa.
Karena konfigurasi politik demokratis tampil, hukum akan menjadi responsif. Kemudian konfigurasi politik tampil secara otoriter dan hegemonik maka hukum akan menjadi sangat sangat konservatif.
Sebenarnya peningkatan kondisi ekonomi di Indonesia harus lebih signifikan karena sumber alam yang melimpah ruah, hanya saja sumber daya manusianya yang lebih memilih sistem kapitalisme demokrasi sehingga hanya mampu menyejahterakan segelintir masyarakatnya.
Bila kita membandingkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem Islam, tentu akan sangat jauh berbeda dan berbanding terbalik. Dalam sisten Islam, seluruh masyarakat dapat merasakan kesejahteraanya. Sampai-sampai pemerintah sulit menemukan masyarakat mana yang mau menerima amal zakat. Subhanallah… Masih kah kita bertahan dengan keadaan ini…? [*]
*Penulis Adalah Anggota Komunitas Muslimah Menulis Depok
