TEKNOLOGI
“Tim Siber Polri, dan BSSN untuk segera melakukan investigasi ke BKN secara mendalam guna mengetahui sekaligus memastikan dugaan peretasan keamanan data milik pemerintah yakni data BKN,”
Jakarta | Lapan6Online : Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, data pribadi 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijual di forum hacker Breachforums senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 160 juta.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet dalam respon tertulisnya, pada Selasa (13/08/2024) meminta kepada pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengklarifikasi kebenaran isu adanya dugaan kebocoran data pegawai negeri sipil dan PPPK. Karena, kebocoran data tersebut dapat memicu kekhawatiran public.
Untuk selanjutnya, pemerintah segera menugaskan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Tim Siber Polri, dan BSSN untuk segera melakukan investigasi ke BKN secara mendalam guna mengetahui sekaligus memastikan dugaan peretasan keamanan data milik pemerintah yakni data BKN.
Pemerintah diminta untuk memanggil BKN untuk bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data tersebut, dan meminta BKN segera membackup seluruh data yang ada, dan melakukan pengamanan seluruh data. Disamping itu, segera menyusun langkah mitigasi secara dini agar dapat mencegah terjadinya insiden siber kembali, seperti peretasan, utamanya pada sektor administrasi pemerintah. Hal itu dikarenakan banyaknya data publik hingga rahasia negara yang tersimpan secara online.
MPR RI meminta pemerintah bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk bisa meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam mengelola siber atau online di berbagai server kementerian/lembaga, serta bersama Kepolisian untuk mengklasifikasikan modus atau trik peretasan yang dilakukan hacker. Sehingga, sistem keamanan bisa lebih diperkuat guna meminimalisir risiko serangan atau peretasan.
Pemerintah maupun Kementerian/Lembaga (K/L) agar menjadikan fenomena kebocoran data yang kerap terjadi di kementerian dan lembaga pemerintahan di Indonesia, merupakan suatu ancaman yang serius terhadap konsistensi keamanan negara. Untuk itu K/L terkait secara bersama menyusun kebijakan guna mencegah kembali terjadinya peretasan hingga kebocoran data yang berulang.
Bamsoet, meminta pemerintah bersama BSSN terus memantau setiap kasus kebocoran data yang terjadi secara berulang, dengan melihat pola trafik yang tidak wajar atau traffic anomalies di dunia internet. Disamping itu terus berupaya memperkuat sistem keamanan data online yang dimiliki oleh tiap kementerian ataupun lembaga. (*Kop/MasTe/Lpn6)
