HUKUM | NUSANTARA
“Kasus dugaan KDRT yang dilakukan Ketum PPHKR Ya Muhammad Muhajir kepada Isteri dan anaknya hingga babak belur berujung dilaporkan ke KPAI, ini mesti dikawal hingga tuntas,”
Jakarta | Lapan6Online : Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melibatkan mantan Ketua Umum organisasi advokat Perkumpulan Pengacara Penasehat Hukum Indonesia (P3HI) tahun 2019.
Yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Organisasi Advokat Perkumpulan Penasehat Hukum Keadilan Rakyat (PPHKR), pelaku bernama Ya Muhammad Muhajir terus bergulir, dimana sebelumnya telah dilaporkan ke Polsek Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Korban adalah istrinya sendiri yaitu Angki Yulaika Binti Alm. Yasir kini melalui Kuasa Hukum dari Kantor Advokat Badrul Ain Sanusi Al-Afif, S.H., M.H. yang di wakili M. Hafidz Halim, S.H. dan Moh. Arief Safe’i, S.H. juga telah mengadukan Muhajir atas dugaan kekerasan dengan pemukulan terhadap anak tirinya ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta.
Laporan tersebut resmi diterima oleh KPAI dengan nomor STPP: 00062/KPAI/PGDN/LSG/02/2025, pada Selasa, 25 Februari 2025. Kuasa hukum korban dari Badrul Ain Sanusi Al Afif, S.H., M.H. & Rekan (BASA REKAN) menilai bahwa kasus ini bukan hanya soal KDRT terhadap istrinya semata, tetapi juga kekerasan terhadap anak, yang masuk dalam kategori delik khusus bersifat murni dan harus diproses hukum tanpa perlu menunggu aduan keluarga.
Dalam pengaduan ke KPAI, kuasa hukum korban, M. Hafidz Halim, S.H., mengungkapkan bahwa selain mengalami luka lebam besar di jidat, anak korban MAN juga menderita sakit fisik di sekujur tubuhnya, serta mengalami trauma psikologis akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terlapor atau Teradu, si anak korban sekarang takut bertemu siapapun dan masih kami team Hukum BASA berikan Perlindungan.
Kepada awak media, M.Hafidz Halim, S.H, pada Kamis (27/02/2025) mengatakan,”Kami juga mewakili korban dalam pengaduan ke KPAI, karena kasus kekerasan terhadap anak ini tidak bisa dianggap sepele, ini harus dipandang serius karena Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) jelas mengatur bahwa kasus semacam ini bisa diproses tanpa laporan dari keluarga, sehingga tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti,” ujar Hafidz.
Menurutnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan rentan mengalami gangguan mental dan psikologis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tidak hanya KPAI di Jakarta namun sewajibnya Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kalimantan Selatan, diminta untuk turun tangan memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban agar mendapatkan perlindungan dan keadilan.
Ia menambahkam, “Pada kesempatan ini, kami apresiasi Polsek Liang Anggang yang bekerja Profesional, saya udah komunikasi dengan beberapa anggota Kepolisian disana, diantaranya Penyidik dan Pak Isman Kanit Reskrim Polsek Lianganggang mereka udah gelar perkara dan periksa terlapor, hanya tinggal menunggu Hasil Visum perkara insyaAllah naik, kami optimis meskipun terlapor merupakan seorang advokat dan juga menjabat sebagai ketua Umum Organisasi Advokat yang memiliki jaringan luas di dunia hukum, tapi asas Equality Before The Law akan tegak di Wilayah Hukum Kepolisian Banjarbaru,” tambahnya.
Hafidz Halim menegaskan,”Saya yakin tidak ada upaya penyelesaian secara damai yang tentunya akan merugikan korban. Kasus ini harus diproses secara hukum, karena melibatkan kekerasan terhadap anak yang tidak bisa ditawar-tawar,” tegas Hafidz.
Karena berdasarkan pengakuan Angki Yulaika Binti Alm. Yasir istri Muhajir ini, dirinya selama 7 tahun perkawinannya sering kali kena bogem mentah. Bahkan Muhajir pun telah membuat pernyataan damai atas tindakan kasar kepada isterinya yang disaksikan RT setempat, namun Muhajir tetap mengulang kembali tindakan KDRT hingga memuncak dan berujung laporan ke Polisi dan KPAI.
Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan terkait laporan KDRT yang telah diterima sebelumnya. Kuasa hukum korban mendesak agar penegakan hukum berjalan transparan dan adil, tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Masyarakat pun dihimbau untuk lebih peduli terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta segera melaporkan dugaan pelanggaran hukum agar korban mendapatkan perlindungan yang layak.
Hal ini tentunya harus menjadikan perhatian khusus bagi penegak hukum, agar kasus KDRT seperti yang dialami oleh Angki Yulaika Binti Alm. Yasir harus diusut tuntas, terlebih sampai melakukan pemukulan kepada anak dibawah umur. Semoga penegakkan hukum benar-benar terwujud, karena hukum itu tegas bukan arogan. Jangan Pernah Permainkan Hukum, Karena Hukum Adalah Kodrat Manusia. (*Rls/BM)
