“Salah satunya dengan menurunkan angka inflasi yang relatif rendah, menurunkan harga pangan seperti daging sapi, ayam dan lainnya, serta meningkatkan layanan kesehatan dan menekan angka stunting yang ada. Namun, langkah tersebut akankan terealisasi?,”
Oleh : Endah Ratnasari,
BANYAKNYA angka kemiskinan dan pengangguran di sejumlah provinsi sangat mengkhawatirkan. Padahal, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa, ada sejumlah provinsi masuk kategori upper middle income (berpendapatan tinggi menengah) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita pada 2022 di atas US$ 4.200.
Provinsi tersebut yaitu Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Utara.
Walaupun faktanya sejumlah provinsi tersebut masuk dalam berpendapatan tinggi menengah, namun faktor minimnya sanitasi, sulitnya akses transportasi dan lainnya sangat memengaruhi ekonomi rakyat. Seperti yang terjadi di Papua, akses yang sulit dijangkau membuat harga pangan di sana mahal, rakyat pun tetap sengsara.
Ditambah, setiap tahunnya angka kemiskinan meningkat. Memang, meski terdengar sangat sulit, pemerintah berupaya ingin menuntaskan kemiskinan 0 persen pada 2024. Salah satunya dengan menurunkan angka inflasi yang relatif rendah, menurunkan harga pangan seperti daging sapi, ayam dan lainnya, serta meningkatkan layanan kesehatan dan menekan angka stunting yang ada. Namun, langkah tersebut akankan terealisasi?
Katanya, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat menuntaskan angka kemiskinan.Namun banyak pihak yang pesimis akan keberhasilan upaya tersebut. Dikarenakan kemiskinan yang terus bertambah tiap tahunnya. Pendataan yang dilakukan oleh pemerintah pun tidak akurat mengenai kemiskinan di tiap daerah. Memang, kemiskinan ekstrem menjadi persoalan besar Indonesia, yang ditargetkan akan dihapuskan pada 2024.
Kemiskinan terjadi sebagai satu konsekuensi penerapan sistem kapitalis. Dalam sistem ini peran negara hanya sebagai regulator dan bukan penanggung jawab nasib umat. Pemerintah yang seharus menjadi periayah umat, bertanggung jawab atas sandang, pangan papan setiap individu masyarakatnya pun hilang. Kapitalisme membutakan para penguasa yang hanya mementingkan tahta, jabatan dan uang untuk kesenangan sementara. Para pemilik modal yang akan bertahta di atas, kaum kecil yang lemah akan tertindas oleh himpitan ekonomi yang kian mencekik mereka.
Berbeda jika sistem Islam yang diterapkan, Islam menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dengan berpedoman pada syariat Allah. Ada banyak mekanisme Islam untuk menjamin kesejahteraan setiap indvidu rakyatnya. Kekayaan alam akan dikelola dengan baik oleh negara dan hasilnya akan diberikan pada seluruh rakyat bukan menjadi hak korporat seperti saat ini. Kapitalisme menjadikan kesenjangan antar individu begitu jauh. Penerapan sistem Islamlah solusi dari kemiskinan dan mensejahterkan seluruh rakyatnya. [*]
*Penulis Adalah Aktivis Dakwah
