OPINI
“Sudah ganti mentri dan kabinet ganti pelayanan nya semakin buruk saja. Tesebar desas desus. Ada juga RIPH beberapan yang keluar. Tapi konon harus merogok kocek yang dalam. Kalau betul seperti itu. Ini penyakit birokrasi yang mesti di tumpas,”
Oleh : AM. Arbi
TIDAK KAH Kepala Bulog, Pak Bambang Waseso ( Buwas) yang ungkap bahwa 94% Pangan Kita, di Kendalikan oleh Mafia?
Tidakkah birokrasi di Kementrian Pertanian dalam proses penerbitan RIPH ada campur tangan Mafia Pangan?
Beberapa indikasi di lapangan di rasakan oleh sejumlah importir. Apakah karena importir yang mengeluh belakangan ini, tidak masuk dalam link Mafia Pangan itu?
Seorang importir bawang putih menemui saya mengeluhkan soal permohonan nya untuk mendapatkan rekomendasi impor produk hortikultura ( RIPH) .
Importir itu mengklaim sudah memenuhi syarat2 dan ketentuan untuk mendapatakan RIPH. Dia ajukan permohonan sejak lama. Bulan Januari 2021. Di masukan permohonan on line. Sudah di proses. Tiba di tolak dengan alasan kuota Nasional sudah penuh. Sementara pada saat yang dama ada pernohonan RIPH yang keluar. Keluhan nya terasa ada “sesuatu yang terjadi”.
Pengusaha tersebut. Lalu kontak lagi ke layanan Call Centre RIPH yang di sediakan. Tapi, lagi-lagi. Permintaan untuk masukan lagi permohonan baru. Sistem nya tetap tidak di buka. Ini membingungkan. Ada apa? Ko pelayanan nya seperti itu. Padahal aturan nya 8 hari kerja. Permohonan RIPH sudah keluar. Tapi nyata, sudah 3 bulan sejak permohoan di ajukan tidak keluar juga. Ini aneh dan timbulkan pertanyaan.
Ada apa sebenarnya? Sudah ganti mentri dan kabinet ganti pelayanan nya semakin buruk saja. Tesebar desas desus. Ada juga RIPH beberapan yang keluar. Tapi konon harus merogok kocek yang dalam. Kalau betul seperti itu. Ini penyakit birokrasi yang mesti di tumpas.
Jangan2, apa yang di sinyalir oleh Kabulog, Budi Waseso, soal “Mafia Pangan” itu benar adanya. Jika di lihat dari indikasi2 birokrasi dalam penerbitan RIPH.
Apakah tidak ada kordinasi dari menko perekonomian atas keluhan para importir ini? Sehingga nasib dunia usaha semakin terkatung katung dan tidak menentu di tengah mewabah Covid saat ini. Semestinya menko perekonomian, dapat berkordinasi dengan mentri Pertanian untuk mengawasi persoalan ini.
Dunia usaha sudah terpuruk ditambah dengan pelayanan birokrasi yang semakin buruk dan menghambat proses kerja dunia usaha.
Sebagai ketua asosiasi sangat miris dengan kondisi birokrasi seperti ini. Apakah Presiden dan Wapres tidak tahu atau masa bodoh? Wallahu’alam. *Red
*Penulis Adalah Ketua Asosiasi Hortikultura
