Pelantikan Puan, Ambisi Para Pemburu Kekuasaan

0
26
Dewi Ratnasari/Istimewa
“Kemarin saya sudah izin pamit ke presiden untuk mundur agar bisa dilantik menjadi anggota DPR RI,”

Oleh : Dewi Ratnasari

Jakarta, Lapan6Online : Menurut mountesquieu,seorang pemikir asal Prancis abad 18 yang buah pikirannya dipakai banyak negara diseluruh dunia hingga hari ini, sebuah negara agar berjalan tidak otoriter maka kekuasaan dibagi menjadi tiga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif itulah struktur negara demokrasi.

Legislatif sebagai pembuat UU dan pengawas seperti DPR. Eksekutif sebagai pengeksekusi undang – undang. Dan Yudikatif sebagai penegak hukum bagi siapapun yang melanggar. Dengan pembagian tugas dan peran tersebut diyakini dalam pemerintahan bersih tanpa sifat otoritarianisme.

Maka jangan kaget 90% negara – negara di dunia ini percaya demokrasi dengan trias politikanya adalah komponen terbaik untuk diterapkan. Tidak ada pilihan lain.

Namun faktanya Trias politika dalam demokrasi hanyalah utopia belaka. Sebagai mana yang dilansir dari tempo.com “Pecah telor pimpinan DPR perempuan setelah 70 tahun. Semoga bisa menjadi inspirasi lah,” kata Puan Maharani di Ruangan Fraksi PDIP, Lantai 7 Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan pada Selasa, 1 Oktober 2019.”

Puan mengatakan ia juga sudah mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI). “Kemarin saya sudah izin pamit ke presiden untuk mundur agar bisa dilantik menjadi anggota DPR RI,” kata Puan Maharani.

Dilantiknya Puan maharani sebagai ketua DPR RI tentu erat kaitannya dengan peran ibunya yang saat ini tengan menguasai perpotikan negeri karena kemenangan Jokowi – Ma’ruf amin dikontestasi pilpres kemaren.

Maka bagi pemburu kekuasaan mudah sekali mengacak – acak 3 komponen demokrasi yang selama ini diagung – agungkan. Eksekutif diisi kader partainya, legislatif diisi anak kesayangan dan yudikatif diisi teman sepemikiran. Padahal Dilantiknya Puan maupun siapapun tidak akan menjanjikan perubahan yang berarti untuk rakyat selama sistem yang dipakai bukan berasal dari dzat yang maha segalanya.

Dilantiknya Puan juga semakin mengagambarkan arah perpolitikan negeri ini mau dibawa kemana. Ditambah demokrasi yang memberi ruang bagi siapapun untuk bersifat serakah dan cinta dunia. tak ada lawan dan kawan abadi itulah prinsip demokrasi yang sebenarnya.

Jauh berbeda dengan daulah Islam dalam bingkai khilafah yang setiap komponen negaranya diarahkan untuk mensejahterakan rakyat dengan ketaatan kepada sang Khaliq dan penerapan hukum Islam.

Maka orang -orang yang ada dipemerintahan akan senantiasa menganggap amanah kekuasaan hanyalah titipan dan akan diminta pertanggung jawabannya didunia dan diakhirat kelak. Wallahualam Bi Shawwab. GF

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini