“Ini harus dilakukan demi menghentikan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan aparat pemerintahan China terhadap muslim Uighur di daerah Xinjiang bagian barat,”
Jakarta, Lapan6online.com : Isu tak sedap soal ormas Islam yang di suap China agar bungkam soal Pembantaian dan kekerasan terhadap Muslim Uighur sebagaimana diberitakan media asing Wall Street Journal (WSJ) telah dibantah keras oleh Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah.
Bantahan itu disuarakan oleh Ketua PP Muhammadiyah bidang Majelis Pustaka dan Informasi Prof. Dadang Kahmad. Menurut Prof. Dadang, menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan fitnah.
Sementara itu, merespon tindak kekerasan pemerintah China terhadap etnis Uighur, Kader Muda Muhammadiyah, Amirullah Hidayat menegaskan agar pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memutuskan hubungan diplomatik sementara dengan China.
Selain itu, Amirullah juga menginginkan Duta Besar China untuk RI harus segera dipulangkan, dan Dubes RI dari China ditarik. Hal itu dilakukan untuk menekan pemerintah China menghentikan tindak kekerasan terhadap Uighur.
“Ini harus dilakukan demi menghentikan pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan aparat pemerintahan China terhadap muslim Uighur di daerah Xinjiang bagian barat,” kata kader muda Muhmmadiyah, Amirullah Hidayat, lansir RMOL.id, Senin (16/12/2019).
Menurut Amir, yang juga menyedihkan, anak-anak kecil dipisahkan dari orang tuanya, bahkan di depan mata anak-anak tersebut bapaknya ditangkap oleh aparat keamanan. Amir menegaskan, kejadian itu merupakan kebiadaban besar.
Apalagi menurut laporan yang diterima PBB, pata tahun 2018 ada 1 juta muslim Uighur yang ditahan di kamp, penjara massal. Jelas Amir, sikap tegas pemerintah RI harus diambil karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam.
“Kalau kebijakan ini dilakukan pemerintahan Jokowi, saya yakin umat Islam akan mendukung. Dan ini kesempatan bagi pemerintahan untuk cari simpatik umat Islam,” ucapnya.
Sikap ini juga sesuai dengan amanat UUD 1945 yang terdapat dalam pembukaan, berbunyi “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Ditambahkan Amir, kalau kebijakan ini diambil, pemerintahan China tidak akan “suka-suka” terhadap Indonesia, apalagi saat ini China banyak nelakukan investasi di Tanah Air. Tentu akan ketakutan bila investasi itu terganggu.
“Tapi apabila kebijakan itu tidak diambil, maka akan ada gerakan boikot semua produk China di Indonesia,” tegas Amir yang juga Sekretaris Bidang Pelayanan MPS PP Muhammadiyah ini.
(Red/Lapan6online.com)
