OPINI | POLITIK
“Hal ini harusnya menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia, dimana seharusnya mereka mencari cara agar jangan sampai terjadinya PHK massal di negeri ini,”
Oleh : Irma Sari
AWAL-awal tahun 2025, masyarakat Indonesia digegerkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara serempak di sejumlah perusahaan yang sudah lama beroperasi di Indonesia.
Dilansir dari CNBC Indonesia, badai PHK makin ganas di bulan Februari, bahkan menjadi yang terburuk dalam enam bulan terakhir. Jika ditotal, ada sekitar 15.000 orang yang menjadi pengangguran.
Perusahaan besar seperti Sritex pun tak luput dari gelombang PHK secara besar-besaran dan harus menerima kenyataan bangkrut dan menyerahkan seluruh aset ke tim kurator.
Berdasarkan sumber data Disnakerstrans Jawa Tengah, jumlah PHK buruh Sritex sejak tahun 2024 sebanyak 10.669. Rinciannya adalah PT. Britatex Semarang 1.065 orang PHK Januari 2025, PT. Sritex di pabrik Sukoharjo 8.504 orang PHK pada Februari 2025, PT. Primayuda Boyolali 956 orang pada Februari 2025, PT. Sinar Panji Jaya Semarang 40 orang pada Februari 2025, dan PT. Bitratex Semarang 106 orang pada Februari 2025.
Selain Sritex, ada juga pabrik lain yang harus bersiap-siap menutup pabriknya dan melalukan PHK massal, yaitu Sanken Indonesia, Yamaha Product Asia dan Yamaha Indonesia, pabrik sepatu Nike, dan PT. Danbi International.
Beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya PHK secara besar-besaran adalah kenaikan pajak pertambahan nilai, pembatasan subsidi pemerintah, hingga kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hal ini harusnya menjadi PR besar bagi pemerintah Indonesia, dimana seharusnya mereka mencari cara agar jangan sampai terjadinya PHK massal di negeri ini.
Akan tetapi pada kenyataannya, justru bisa jadi mereka lah yang menjadi faktor terjadinya perusahaan-perusahaan besar yang sudah lama beroperasi mengalami kebangkrutan sehingga terjadi lah PHK massal secara serentak di beberapa perusahaan.
Dan pada kenyataannya, janji-janji manis yang sering di ‘gaung’ kan oleh para calon penguasa dari terdahulu yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya seperti halnya hanya isapan jempol semata dan yang justru terjadi sekarang adalah hal sebaliknya. Banyaknya kebijakan-kebijakan penguasa yang tidak berpihak pada rakyatnya.
Sepertinya kesulitan-kesulitan rakyat Indonesia semakin hari semakin menjadi dan tidak tahu kapan permasalahan ini akan terselesaikan. Bagaimana mungkin, selama hukum-hukum suatu negeri bukan berlandaskan hukum-hukum Allah mampu menyelesaikan permasalahan umat manusia? Yang terjadi hanyalah kerusakan-kerusakan akibat ulah manusia dan penderitaan umat yang berkepanjangan.
Amanat mengurusi urusan umat sepertinya hanya angan-angan semata selama bayangan kapitalisme masih menguasai negeri ini dan belahan bumi lainnya. Seperti halnya hadist yang mengatakan: “Siapa saja yang mengurusi satu urusan kaum muslimin, lalu dia tidak memenuhi kebutuhan hajat dan keperluan mereka, maka Allah pun tidak akan memenuhi kebutuhan hajat dan keperluan dia di akhirat kelak”.(HR. Abu Daud, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)
Juga hadist berikut “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban”. Hadist tersebut menunjukkan bahwa setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas rakyatnya dan tidak boleh zalim terhadap mereka. Wallahu’alam bishawwab. (**)
*Penulis Adalah Aktivis Muslimah
Disclaimer :
Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan Lapan6Online.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi Lapan6Online.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
