POLITIK
“Prabowo menekankan penghematan hanya dilakukan dari belanja yang tidak terlalu urgent seperti perjalanan dinas. Sedangkan, pengeluaran untuk gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos) tetap diutamakan,”
Jakarta | Lapan6Online : Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun dari pemangkasan belanja perjalanan dinas hingga uang honor, baik di Kementerian/Lembaga (KL) maupun di pemerintah daerah (Pemda).
Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025, yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.
Pertama, Prabowo memangkas anggaran belanja KL senilai Rp256,1 triliun. Kedua, ia juga memotong alokasi dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun.
Namun, Prabowo menekankan penghematan hanya dilakukan dari belanja yang tidak terlalu urgent seperti perjalanan dinas. Sedangkan, pengeluaran untuk gaji pegawai dan bantuan sosial (bansos) tetap diutamakan.
Prabowo pun meminta para menterinya untuk segera membahas rencana penghematan anggaran ini dengan DPR RI dan melaporkan padanya paling lambat 14 Februari 2025.
“Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing kementerian/lembaga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada menteri keuangan paling lambat 14 Februari 2025,” tegas Prabowo dalam instruksi ketiga poin keenam, dikutip, pada Kamis (23/1/2025).
Namun, Prabowo tidak menyebutkan alasan pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan, di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinyatakan membutuhkan dana.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemangkasan anggaran belanja yang begitu besar ini wajar dilakukan karena Prabowo memiliki banyak program yang memang membutuhkan dana besar.
“Saya tidak tahu persisnya untuk apa penghematan ini, yang jelas kan tidak hanya untuk makan siang gratis. Banyak program pemerintah yang harus dibiayai. Yang diprioritaskan oleh pemerintahan Prabowo, ternyata anggarannya belum jelas, sehingga kita bisa lihat defisit kita besar,” ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.
Menurut Ronny, apabila Prabowo memang tetap berambisi menjalankan program MBG andalannya, sudah pasti defisit akan melebar dan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Apalagi, kata Ronny, pemangkasan anggaran berasal dari perjalanan dinas yang sebetulnya paling diandalkan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata dan ekonomi di daerah. Ia menilai kebijakan babat anggaran pos ini tak sejalan dengan ambisi mencapai perekonomian 8 persen.
Sebab, kebijakan serupa pernah dilakukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo yang kala itu memangkas anggaran perjalanan dinas KL dan Pemda hingga 50 persen.
Ternyata, dampaknya ternyata sangat berat dan diprotes oleh pengusaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Akhirnya, kebijakan pemangkasan ala Jokowi tersebut hanya bertahan satu tahun saja.
Karena pemangkasan anggaran perjalan dinas akan sangat menekan industri perhotelan dan restoran, Ronny memperkirakan ke depannya tugas Kementerian Pariwisata makin berat. Sebab, butuh waktu memulihkan sektor pariwisata.
“Bisnis transportasi, perhotelan, restoran, dan tourism, itu cukup terganggu dengan pengurangan biaya ini. Wisatawan dalam negeri itu kan rata-rata berasal juga dari perjalanan dinas, yang menggunakan jasa hotel, menggunakan jasa transportasi, dan menguntungkan jasa restoran. Jadi ini risikonya,” terang Ronny.
Selain itu, perubahan penggunaan anggaran ini juga dinilai akan sangat berpengaruh terhadap struktur ekonomi yang telah disusun sejak tahun lalu. Misalnya, yang awalnya pemerintah ingin mengandalkan sektor jasa, tapi karena kebijakan penghematan anggaran, maka harus dipindahkan ke sektor lain.
“Tapi karena biaya operasional dipindahkan, yang sebelumnya banyak menguntungkan sektor jasa, pindah ke sektor yang lain, ini kan akan berpengaruh. Apalagi secara keseluruhan belanja pemerintah itu punya porsi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ada beberapa faktor yang mendasari Prabowo memangkas anggaran perjalanan dinas dan lainnya, mulai dari mencari dana membiayai program MBG hingga pembentukan kementerian baru.
Pasalnya, sumber pendapatan negara yang direncanakan bertambah dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai tahun ini nyatanya batal diterapkan karena panen kritik dan penolakan. Akhirnya, pungutan PPN 12 persen hanya menyasar barang mewah.
“Proyeksi penerimaan pajak yang tadinya diekspektasikan bisa meningkat dari kebijakan tarif PPN 12 persen itu harus berubah, mengingat pemerintah melakukan penyesuaian untuk kebijakan tarif PPN 12 persen yang baru, di mana tarif ini nantinya tidak berlaku untuk semua barang ataupun aktivitas jasa,” kata Rendy.
Soal dampaknya diet APBN ini ke perekonomian, kata Rendy harus dilihat lebih rinci ke mana dana yang dipangkas ini akan dialihkan. Apakah nanti anggaran perjalanan dinas yang dipangkas dialokasikan untuk belanja lain atau tidak. Jika pemangkasan belanja perjalanan dinas dialokasikan untuk bansos, subsidi hingga infrastruktur, maka efek guncangannya tidak akan besar ke perekonomian.
Meski begitu, Rendy mengakui bahwa kebijakan pemangkasan belanja perjalanan dinas KL dan Pemda ini akan berdampak besar bagi industri pariwisata, seperti perhotelan dan restoran.
“Jadi berita buruknya perhotelan mulai harus berpikir untuk menurunkan proporsi tamu dari pihak pemerintah dengan catatan kebijakan ini berlanjut,” jelasnya.
Ia pun berharap pemerintah bisa memberikan solusi terhadap para pelaku usaha yang berkaitan dengan kebijakan ini. Misalnya mendorong agar pariwisata Indonesia makin digandrungi sehingga potensi kehilangan potensi market dari konsumen negara bisa dikompensasi dari wisatawan domestik maupun mancanegara non pemerintah.
“Jadi untuk mengkompensasi kunjungan ke hotel dan penggunaan transportasi, pemerintah harus fokus pada kebijakan yang berkaitan dengan program pariwisata dan juga meningkatkan daya beli masyarakat secara umum,” pungkasnya. (*BBS/Red)
*Sumber : CNNIndonesia
