OPINI
“Pemerintah kini melakukan negosiasi dengan China sebagai negara pemberi pinjaman untuk menambal pembengkakan dengan mendapatkan bantuan hutang,”
Oleh : Jubaidah Yusuf
PROYEK Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB,red) yang merupakan proyek kerja sama Indonesia-China kini pembangunannya dikabarkan mangkrak. Proyek yang dimulai sejak 21 Januari 2016 tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2021 dan siap beroperasi pada tahun 2020. Hal ini dikutip dari pernyataan Budi Karya Sumadi selaku Menhub, mengatakan ,” Kereta cepat Jakarta-Bandung kita upayakan selesai di 2022 dan di 2021 kita akan intensifkan itu.”(Merdeka.com/23/12/2020).
Namun faktanya, proyek pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung diperkirakan akan molor dari waktu yang ditargetkan dan kini mengalami pembengkakan biaya alias cost overrun. Bahkan, laporan pembiayaan proyek ini mengalami pembengkakan hingga 23% dari rencana awal.
Perencanaan proyek yang semula berbiaya sebesar US$ 6,071 miliar atau sekitar Rp. 88,4 triliun namun biaya tersebut mengalami pembengkakan hingga 23% atau setara dengan Rp. 20 triliun rupiah. (Tempo,22/3/2021). Pembengkakan biaya yang sungguh tidak sedikit mengingat Indonesia sedang dilanda badai pandemi Covid-19 yang entah sampai kapan akan berakhir.
Untuk menutupi pembengkakan biaya proyek pembangunan kereta cepat Jarakta-bandung (KCJB), pemerintah kini melakukan negosiasi dengan China sebagai negara pemberi pinjaman untuk menambal pembengkakan dengan mendapatkan bantuan hutang. Pinjaman hutang tersebut bisa didapatkan dari China Development Bank (CDB) dengan menjadikan PT kereta Api Indonesia (persero) sebagai jaminan.
Sementara Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebutkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta bandung mengalami masalah kesulitan pendanaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah keuangan, Erik Thohir meminta persetujuan DPR untuk mengucurkan dana APBN untuk proyek kereta cepat lewat skema penyertaan modal Negara (PMN). PMN diberikan pada PT kereta Api indonesia sebesar 4,1 Triliun untuk menutupi cost overrun.
Ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan masyarakat Djoko Setijowarno mengungkapkan bahwa perencanaan kucuran dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak sesuai dengan janji pemerintah. Dimana presiden Joko widodo dan jajarannya menyebutkan bahwa pendanaan proyek ini tidak akan sampai menggunaan uang rakyat.
Sementara itu dikutip dari laman secretariat cabinet pada 21 januari 2016, Hanggoro Budi Wiryawan yang kala itu menjabat sebagai Dirut KCIC mengatakan bahwa KCJB dibangun dengan investasi 5,573 Miliar dolar AS, dan tidak menggunakan dana APBN serta tanpa adanya jaminan pemerintah. Hal ini tentu saja sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi di lapangan dimana menteri BUMN menggaet dana APBN dan penambahan hutang luar negeri untuk menambal pembengkakan biaya proyek ini.
Tentu saja kecaman pu muncul dari berbagai pihak. Dimana kebijakan penambahan hutang untuk pembiayaan pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sangat tidak tepat ditengah badai wabah pandemi yang semakin tak terkendali melanda Indonesia saat ini.
Menurut Roy Suryo (Mantan Menpora) mengatakann bahwa pemerintah telah gagal fokus dalam menangani pandemi Covid-19 saat ini (portanews.com). merujuk dari pernyataan tersebut bahwasannya selama ini Indonesia acapkali gagal dalam mendiagnosa problema yang menghantam negeri. Entah pemerintah benar mengalami kebingungan atau memang abai dalam meriayah dan mengatur urusan dan masalah umat.
Belum terpecahkan masalah wabah pandemic yang per 13 Juli 2021 mengalami rekor kenaikan hingga 47.899 kasus baru. Belum lagi ditambah dengan kasus dimana banyaknya nakes yang tumbang akibat kewalahan dalan menangani wabah ini. Lonjakan kasus di negeri ini bahkan mengalahkan India, serta menjadikan Indonesia sebagai negara dalam peringkat pertama kasus covid-19.
Namun justru negara malah beralih fokus. Harusnya ini menjadi warning yang sangat keras bagi Indonesia dan serius dalam penanganannya, bukan malah fokus sana sini bahkan pada hal yang sama sekali tidak urgen bagi kebutuhan rakyat hari ini.
Sungguh ironis. Di sisi lain pemerintah dalam balutan ideologi kapitalis seenaknya membuat kebijakan demi kebijakan yang solusinya sangat parsial dan bahkan tidak memberikan solusi sama sekali.
Tanpa mempertimbangkan serta memprioritaskan kebutuhan rakyat. Menambah hutang dengan alibi menggerakkan perekonomian adalah kebijakan yang sangat nyeleneh dalam hal ini membiarkan rakyat menjadi tumbal akibat abai dan tidak konsistennya pemerintah dalam penanganan covid-19 dan kesehatan rakyat. Dan itu tentu akan sangat berbeda jika rakyat diriayah dengan aturan islam dimana rakyat dalam negara Islam adalah prioritas yang harus diselamatkan lebih dulu dibandingkan pembangunan insfrastruktur yang belum jelas manfaatnya untuk apa.
Negara yang diatur dengan sistem islam orientasinya adalah kemaslahatan umat bukan keuntungan pemilik modal semata.
Negara dalam pangkuan sistem islam yang menerapkan hukum syara’ secara totalitas hanya akan sibuk melayani urusan umat mulai dari kebutuhan pokok , pendidikan, kesehatan, dan keamanan bukan malah sibuk memperkaya segelintir manusia-manusia yang rakus mengumpulkan harta dengan menzalimi rakyat.
Jika faktanya seperti ini, sudah seharusnya umat mencampakkan aturan sistem demokrasi-kapitalis yang jelas-jelas mencampakkan umat. Sistme ini pun tidak peduli pada urusan dan keberlangsungan hidup rakyatnya.
Dan sudah seharusnya pula rakyat menjadikan sistem islam sebagai pengatur periayahan urusan umat. Karena hanya islam sebagai satu-satunya sistem yang sudah terbukti mampu mengatur urusan umat dari berbagai etnis, suku, ras, dan bahkan agama dalam kurun waktu 13 abad lamanya. [*]
*Penulis Adalah Aktivis Dakwah Kota Depok
