NEWS | PERISTIWA
“Kami tidak akan mundur selangkahpun juga sebelum ada kejelasan dari pemerintah daerah untuk di angkat menjadi P3K, karena janji DPRD Kab. Garut akan mengusulkan kuota guru sebanyak 2.000 di angkat menjadi P3K,”
Garut | JABAR | Lapan6Online : Pemerintah bakal menghapus tenaga honorer pada Desember 2024. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan masih menunggu draft peraturan pemerintah terkait penataan tenaga honorer tersebut.
Penghapusan tenaga honorer telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut telah disahkan pada 31 Oktober 2023.
Namun, Doli menyebut pemerintah tak kunjung menyerahkan draft peraturan pemerintah sebagai turunan UU tersebut
Seperti diketahui, pemerintah telah mengesahkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada 31 Oktober 2023. Salah satu hal yang dibahas dalam UU tersebut ialah terkait penataan tenaga kerja honorer atau non-ASN.
Sedangkan dalam aturan itu disebutkan bahwa penghapusan atau penataan tenaga honorer ini wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024. Adapun penataan yang dimaksud adalah verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang.
“Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN,” bunyi pasal 66 BAB XIV Ketentuan Penutup dalam aturan tersebut, dikutip Kamis 2 November 2023.
Tak heran didaerah pun ada gejolak bagi kalangan honorer, selain ada hal lain yang oleh sejumlah pihak memberikan janji manis terkait nasib honorer.
Seperti yang digelar oleh FAGAR (Forum Aliansi Guru dan Karyawan) dari 42 kecamatan turun ke jalan menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Kab. Garut, Jawa Barat terdiri dari unsur Guru Non ASN, penjaga sekolah dan tendik., masa yang datang kurang lebih 4.000 orang, pada Jum’at, (14/06/2024).
Koordinator lapangan demonstrasi Irfan Maulana, S.Pd.I menyampaikan,”Kami sudah tiga kali melayangkan surat demonstrasi untuk di terima tapi jawaban dari Sekretaris DPRD Kab. Garut selalu mengecewakan dengan alasan anggota DPRD sedang kunjungan kerja keluar kota, menurut kami itu bukan jawaban dari jawaban karena selalu menghindar untuk menerima kami menyampailan aspirasi,” ujar Irdan Maulana.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Fagar, Mamoel Abdul Faqih, S.Pd.,M.Pd mengatakan,”Kami tidak akan mundur selangkahpun juga sebelum ada kejelasan dari pemerintah daerah untuk di angkat menjadi P3K, karena janji DPRD Kab. Garut akan mengusulkan kuota guru sebanyak 2.000 di angkat menjadi P3K. Akan tetapi kuota P3K untuk guru tahun 2024 berjumlah 600 orang termasuk guru kelas SD, guru Mapel PAI, PJOK, bahasa indonesia dan lain-lain, kuota untuk tendik di Kab. Garut sebanyak 800. Dengan kebijakan tersebut sangat melukai perasaan para guru non asn, penjaga sekolah dan tendik yang sudah lama mengabdi. Pemerintah Kab. Garut tidak serius untuk mengangkat menjadi p3k. Janji politik hanya sebatas harapan bukan pengharapan yang diselesaikan dengan keseriusan mengangkat menjadi P3K,” tegasnya.
Masa demonstrasi tersebut menyampaikan aspirasi di depan DPRD Kab. Garut dari jam 08.00 WIB. Bahkan jam sudah menunjukan pukul 11.00 WIB dari jajaran anggota DPRD Kab. Garut belum ada yang menemui masa tersebut, menurut masa demonstrasi yang hadir (Tidak disebutkan namanya). Anggota DPRD Kab. Garut akan menerima masa demonstrasi tersebut pukul 15.00 dengan di wakili dua orang dari setiap kecamatan di Kabupaten Garut.
Pantauan redaksi Lapan6Online berada di lokasi menemui salah satu masa demonstrasi yang membawa bayi berusia 11 bulan, Ibu Elsa Trirestianti Desta, S.Pd, dari SDN 4 Sukamukti Kecamatan Cisompet, ia mengatakan bahwa”Saya berangkat dari rumah jam 05.00 WIB sampai ke lokasi jam 08.00 WIB, dengan demonstrasi ini agar pemerintah lebih serius memperhatikan guru non ASN untuk di angkat menjadi p3k, saya harap pengabdian kami patut di hargai jangan di anggap sebelah mata, tapi hargai kami dari masa kerja menjadi guru non ASN karena tugas kami sama yaitu mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya. (*Deden JS/Red)
