OPINI | POLITIK
“Bayangin aja contohnya urusan bantuan baitul mal untuk fakir miskin dilama – lamain, sampai hampir setahun masyarakat menunggu setiap hari, itu kan bukti kepentingan masyarakat miskin tidak prioritas,”
Lapan6Online | Aceh Timur : Kordinator Front Anti Kejahatan Sosial (FAKSI) Aceh, Ronny H, berpendapat bahwa kondisi sosial di Kabupaten Aceh Timur, masih belum akan berubah selama oknum -oknum di pemerintahan masih saja sibuk melayani kepentingan rezim lama.
Hal itu ia sampaikan berdasarkan pengamatannya beberapa waktu terakhir. Ia menduga fenomena itu kembali bergeliat meski pun samar -samar di balik layar.
“Jangan harap perubahan sosial akan datang, khususnya bagi rakyat miskin, selama orang – orang di pemerintahan daerah, masih sibuk jadi pelayan kepentingan rezim lama beserta kroni – kroninya, bahkan kami pernah dengar selentingan isu, bahwa suara penguasa lama lebih didengar dibanding suara Pj bupati saat ini, apa – apan itu?” kata Ronny, pada Jumat (11/11/2022).
Dia menduga berbagai sumber daya yang dimiliki Aceh Timur selama ini masih saja difokuskan untuk memperkaya kroni – kroni rezim lama, beserta oknum – oknum pemain dengan berbagai latar belakang berbeda lainnya .
” Coba diperhatikan, mereka yang di pemerintahan seolah – olah masih bekerja untuk mengabdi pada rezim lama, bukan untuk kepentingan masyarakat, terutama rakyat miskin, pokoknya semuanya seolah masih dipersembahkan kepada kelompok itu -itu saja,” sangkanya.
” Bahkan ada kadis yang jarang masuk kantor, dan diduga hanya bisa ditemui oleh para kroni -kroni itu, tapi tak bisa ditemui rakyat jelata, meski pun itu urusan penting untuk masyarakat, kan hebat itu Aceh Timur,” ketus pengkritik cadas yang dikenal concern pada isu – isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, demokrasi dan hak asasi manusia tersebut.
Ronny juga sangat mengherankan soal bungkamnya berbagai pihak pada dugaan sejumlah kejanggalan yang terjadi di seputar kepentingan rakyat miskin di Aceh Timur, dan seolah sengaja diabaikan oleh semua pihak berkompeten.
” Bayangin aja contohnya urusan bantuan baitul mal untuk fakir miskin dilama – lamain, sampai hampir setahun masyarakat menunggu setiap hari, itu kan bukti kepentingan masyarakat miskin tidak prioritas,” ungkap Ronny.
” Demikian juga soal rumah bantuan, dan bantuan rehab rumah, itu seolah seperti disembunyikan dari rakyat miskin itu sendiri, apakah itu dari anggaran daerah, pusat, atau bersumber dari dana aspirasi dewan, pokoknya terkesan terselubung, masyarakat seolah tak ada akses penuh untuk itu, inilah bukti bahwa rezim ini belum berpihak ke rakyat miskin, bahkan diduga ada penyimpangan di dalamnya pun, buktinya semua pihak hanya diam saja,” ketusnya lagi.
” Tapi anehnya, kami dengar urusan dewan ke Bali, ke Bandung, urusan proyek si ini, proyek si itu, ada uangnya dan cepat sekali diproses, termasuk dugaan kongkalikong antar lembaga pun santer terdengar, ini bukti bahwa kalangan atas lebih prioritas untuk di layani di Aceh Timur, dibanding urusan rakyat jelata, bahkan katanya di perubahan ini enggak ada anggaran, tapi diduga sisa anggaran malah lebih diutamakan ke kepentingan para pejabat, ” ungkap putera Idi Rayeuk itu.
Dia mendesak agar hal -hal yang dinilai tidak pro rakyat segera dihapuskan, dan pelayanan – pelayanan terselubung terhadap kekuasaan rezim lama segera diakhiri di pemerintahan yang dipimpin Pj Bupati Aceh Timur saat ini.
Ketua Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Aceh itu juga mendesak pemerintahan pusat mengawasi secara ketat jalannya roda pemerintahan di Aceh Timur saat ini, agar benar – benar berkualitas dan fokus melayani kepentingan masyarakat, khususnya rakyat miskin.
” Kami mengingatkan agar hal – hal yang tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya rakyat miskin, harus dihapuskan, dugaan pelayanan terselubung kepada kroni rezim lama harus segera diakhiri, dan setiap orang harus diperlakukan sama tanpa diskriminasi di segala bidang, dan kami meminta pemerintah pusat beserta lembaga vertikal lainnya memperhatikan kritikan kami ini, agar Aceh Timur tidak semakin hancur kedepannya, intinya kami menuntut terjadinya perubahan sosial di Aceh Timur, bukan untuk kalangan atas semata,” pungkas alumni Universitas Ekasakti itu menutup keterangannya. (*Rls/red)
