EKONOMI | NUSANTARA
“Penetapan ini adalah sejarah baru bagi Natuna. Selat Lampa menjadi pintu gerbang perdagangan internasional yang akan mempercepat arus barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,”
Natuna | KEPRI | Lapan6Online : Kabupaten Natuna kini resmi memiliki pelabuhan internasional pertama setelah Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menetapkan Pelabuhan Selat Lampa sebagai pelabuhan ekspor-impor internasional. Penetapan ini tertuang dalam Surat Ditjen Hubla Nomor AL.301/II/14/DP-25 tertanggal 1 Juli 2025.
Kebijakan strategis ini diharapkan menjadi titik balik bagi perekonomian Natuna, khususnya sektor perikanan dan pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung masyarakat pesisir. Dengan status pelabuhan internasional, komoditas hasil laut dari Natuna dapat langsung dikirim ke negara-negara tetangga seperti Tiongkok, Thailand, dan Vietnam tanpa harus melalui Batam atau pelabuhan lain di Provinsi Kepulauan Riau.
Bupati Natuna, Cen Sui Lan, menyebut keputusan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi di daerah perbatasan.
“Penetapan ini adalah sejarah baru bagi Natuna. Selat Lampa menjadi pintu gerbang perdagangan internasional yang akan mempercepat arus barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ujar Cen Sui Lan di sela pertemuan koordinasi, pada Rabu (2/7/2025).
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla, Muh Anto Julianto, menegaskan pihaknya siap mendukung percepatan operasional pelabuhan dengan menyediakan layanan CIQ (Customs, Immigration, Quarantine) dan menunjuk Syahbandar.
“Kami memastikan seluruh fasilitas pendukung pelabuhan internasional ini akan segera dilengkapi agar ekspor-impor bisa berjalan efektif,” jelasnya.
Selain memperlancar arus logistik, keberadaan Pelabuhan Internasional Selat Lampa diproyeksikan menekan biaya distribusi barang, membuka peluang kerja baru, serta memperkuat posisi strategis Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara.
Saat ini, pemerintah daerah bersama Ditjen Hubla tengah menyusun peta jalan (roadmap) untuk memastikan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi agar pelabuhan tersebut dapat beroperasi penuh.
“Ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi juga memperkuat konektivitas dan kedaulatan wilayah perbatasan kita,”tegas Cen Sui Lan.
*Yulizar | Lapan6Online
