OPINI | POLITIK
“Menurut mereka, peran ahli gizi bukanlah unsur tambahan, melainkan fundamental dalam memastikan bahwa menu yang disajikan sesuai kebutuhan usia anak serta memenuhi standar keamanan pangan,”
Oleh : Nora Tresnatumewa
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Syamsurijal, dalam sebuah acara konsolidasi di Kabupaten Bandung, menuai kritik. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Cucun menyebut bahwa pelaksanaan MBG “tidak memerlukan ahli gizi” dan dapat dikerjakan secara mandiri oleh tim lapangan.
Pernyataan ini langsung memunculkan respons beragam. Para ahli gizi menyayangkan komentar tersebut karena dinilai mengabaikan basis ilmiah program gizi nasional. Sementara kelompok muda terutama Gen Z yang aktif mengikuti isu kebijakan publik menganggap pernyataan itu menunjukkan lemahnya landasan teknis program yang memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan anak bangsa.
Kontroversi semakin meluas setelah muncul temuan bahwa anak Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan diduga mengelola 41 dapur MBG. Temuan ini menimbulkan pertanyaan publik terkait potensi konflik kepentingan dalam distribusi proyek penyediaan makanan.
Sejumlah tenaga kesehatan menyampaikan keprihatinan mereka. Menurut mereka, peran ahli gizi bukanlah unsur tambahan, melainkan fundamental dalam memastikan bahwa menu yang disajikan sesuai kebutuhan usia anak serta memenuhi standar keamanan pangan.
“Manajemen gizi itu tidak bisa diperlakukan seperti memasak harian di dapur rumah. Ada kebutuhan kalori, protein, zat besi, dan komposisi lain yang harus diperhitungkan secara ilmiah,” ujar seorang ahli gizi di Bandung.
Pernyataan pejabat yang meremehkan peran ahli gizi dinilai dapat membentuk persepsi keliru di masyarakat dan berpotensi mengganggu kualitas layanan program pemerintah.
Dugaan Monopoli Dapur dan Persoalan Etika Publik
Di luar diskusi teknis soal gizi, publik kini menyoroti aspek etika pemerintahan setelah informasi mengenai pengelolaan 41 dapur MBG oleh anak pejabat daerah mengemuka. Walaupun pihak terkait belum menyampaikan penjelasan resmi, dugaan ini menambah panjang daftar kekhawatiran publik mengenai kemungkinan penyimpangan dalam proyek pengadaan makanan MBG.
Sejumlah pengamat menilai situasi ini mencerminkan masalah struktural dalam pengawasan program nasional. Mekanisme penunjukan penyedia makanan yang tidak sepenuhnya transparan dinilai membuka peluang konflik kepentingan, terutama ketika proyek bernilai besar berada di bawah kewenangan daerah dan lembaga tertentu.
Akar Masalah: Tata Kelola yang Belum Solid
1. Polemik MBG memperlihatkan adanya persoalan lebih mendasar dalam sistem pelayanan publik :
2. Minimnya transparansi dan kontrol dalam distribusi proyek
3. Keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek negara, sekalipun tidak melanggar hukum secara langsung, menimbulkan pertanyaan etika dan keadilan.
4. Kurangnya standar ilmiah yang terukur
5. Pernyataan pejabat mengenai “tidak perlunya ahli gizi” memperlihatkan ketidaksinkronan antara tujuan program dan kesiapan pelaksanaannya.
6. Problem orientasi anggaran
7. Program yang seharusnya berorientasi pada pemenuhan gizi anak berisiko bergeser menjadi fokus penyerapan anggaran tanpa landasan kualitas.
Dalam kondisi seperti ini, program yang sebenarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar anak dapat berubah arah dan berpotensi disalahgunakan.
Melihat dari Perspektif Tata Kelola Islam: Negara sebagai Penanggung Jawab Layanan Dasar
Jika ditarik dari perspektif politik Islam, negara memiliki tanggung jawab langsung terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyat termasuk pangan dan gizi. Pelayanan publik tidak boleh bercampur dengan kepentingan bisnis, apalagi memunculkan peluang bagi keluarga pejabat untuk mendapatkan keuntungan. Dalam sejarah pemerintahan Islam, berbagai contoh menunjukkan bagaimana pemimpin menghindari konflik kepentingan.
Umar bin Khattab pernah menegur keluarganya sendiri ketika mereka dianggap memiliki potensi memanfaatkan kedekatan dengan kekuasaan. Ketika umat menghadapi krisis pangan, negara turun tangan langsung menyediakan kebutuhan rakyat tanpa melibatkan pihak yang memiliki kedekatan politik.
Sisi lain yang penting adalah profesionalitas. Rasulullah SAW menempatkan orang sesuai kemampuan, bukan sekadar loyalitas. Prinsip ahlul-khibrah menyerahkan urusan kepada ahlinya menjadi landasan kuat yang relevan untuk konteks program gizi saat ini.
Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam program MBG saat ini, tata kelola program berpotensi lebih kokoh. Proses penyediaan makanan akan bebas dari konflik kepentingan, peran profesional termasuk ahli gizi tetap dominan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terbuka. Masyarakat pun mendapat jaminan bahwa program gizi diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan anak-anak, bukan sebagai ruang distribusi keuntungan bagi kalangan tertentu.
Polemik MBG mengungkap problem mendasar dalam tata kelola program publik: lemahnya standar, kurangnya transparansi, serta adanya celah konflik kepentingan yang mudah dimanfaatkan. Dua peristiwa pernyataan Wakil Ketua DPR RI dan dugaan penguasaan 41 dapur oleh anak pejabat daerah menjadi dua wajah dari masalah yang sama.
Di tengah harapan masyarakat terhadap generasi yang lebih sehat dan cerdas, program gizi seharusnya dilaksanakan dengan integritas, profesionalitas, dan mekanisme yang bebas dari kepentingan pribadi. Publik berharap negara benar-benar hadir bukan hanya sebagai penyalur anggaran, tetapi sebagai pengurus yang bertanggung jawab atas kebutuhan dasar rakyatnya.
Referensi :
https://sulsel.idntimes.com/news/sulawesi-selatan/kpk-awasi-program-mbg-tunggu-hasil-evaluasi-pemerintah-01-c4zw1-lcy2ys
Program Makan Bergizi Gratis Dikepung Risiko Korupsi Sistemik
https://nasional.kompas.com/read/2025/11/17/18473371/viral-pernyataan-tidak-perlu-ahli-gizi-wakil-ketua-dpr-cucun-berujung-minta
https://www.tempo.co/politik/bgn-benarkan-41-dapur-mbg-dikuasai-anak-wakil-ketua-dprd-sulsel-2090744
https://lenteratoday.com/post/item/226185/Wakil-Ketua-BGN-Yasika-Mengakali-Kepemilikan-SPPG-Gunakan-Nama-Yayasan-Berbeda
https://wamanews.id/yasika-aulia-ramadhani-putri-pejabat-yang-pimpin-41-dapur-mbg-di-sulsel-jadi-sorotan-publik/
*Penulis Adalah Mahasiswa/Univ. Gunadarma
