OPINI | POLITIK
“Listrik yang seharusnya menjadi layanan publik utama padam berhari-hari tanpa solusi cepat, menyediakan bukti nyata bahwa ketangguhan infrastruktur negeri ini tidak pernah dibangun dengan keseriusan yang sepadan dengan kebutuhan rakyatnya,”
Oleh : Retno Purwaningtias, S.IP
SUDAH 1 bulan warga di Kelurahan Terjun, Medan Marelan, hidup dalam keadaan yang tidak pantas dialami oleh penduduk negeri mana pun. Terendam banjir tanpa listrik, tanpa jaringan komunikasi, tanpa penerangan, dan tanpa jaminan keamanan, mereka menjalani hari-hari penuh kecemasan.
Banyak yang harus mendayung menggunakan potongan styrofoam demi mendapatkan air bersih maupun makanan, sementara malam hari berubah menjadi ruang gelap total yang mengundang ketakutan akan pencurian yang mulai terjadi di beberapa rumah (Tribunnews.com, 30/11/2025).
Banjir kali ini dipicu hujan ekstrem, luapan Sungai Bedera dan Sungai Deli, serta banjir kiriman dari Titi Papan. Namun faktor alam bukan satu-satunya penyebab kesulitan warga. Lima gardu induk PLN dilaporkan rusak dan belum dapat diperbaiki karena tingginya air, sehingga seluruh Medan Utara, termasuk Marelan, mengalami pemadaman listrik total. Pemerintah menyebut fokus pada evakuasi dan penyaluran logistik, tetapi fakta lapangan menunjukkan rakyat justru dipaksa berjuang sendiri di tengah kondisi yang memburuk.
Situasi ini membuka wajah telanjang dari kelemahan negara hari ini. Infrastruktur vital runtuh hanya oleh banjir beberapa hari. Listrik yang seharusnya menjadi layanan publik utama padam berhari-hari tanpa solusi cepat, menyediakan bukti nyata bahwa ketangguhan infrastruktur negeri ini tidak pernah dibangun dengan keseriusan yang sepadan dengan kebutuhan rakyatnya.
Tanpa listrik, hak dasar warga ikut lenyap, seperti penerangan, komunikasi, keamanan, dan akses bantuan. Tanpa jaringan telekomunikasi, mereka menjadi terisolasi seperti pulau-pulau kecil dalam bencana besar, sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam tata kelola negara modern (sebenarnya).
Banjir yang datang di wilayah yang sama dari tahun ke tahun memperlihatkan absennya manajemen tata ruang dan pengelolaan sungai yang layak. Sungai dibiarkan kritis, drainase buruk, pembangunan tak terkendali, dan tidak ada intervensi jangka panjang yang benar-benar menyentuh akar masalah.
Yang ada hanya reaksi setelah korban jatuh, bukan upaya pencegahan yang menyelamatkan dari awal. Bahkan rasa aman pun hancur ketika malam gelap gulita, karena warga diliputi takut bukan hanya oleh air, tetapi juga oleh kejahatan. Ketika keamanan harus dijaga oleh ronda warga semata, itu menandai mundurnya negara dari tanggung jawab asasinya sebagai penjaga jiwa dan harta rakyat.
Pada titik inilah seharusnya kita mengingat firman Allah, “Dan sungguh, Kami telah menitipkan amanah kepada manusia untuk ditunaikan dengan adil…” (QS. An-Nisa: 58).
Ayat ini menegaskan bahwa pengelolaan urusan publik, termasuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kebutuhan rakyat adalah amanah besar yang wajib dipikul dengan kesungguhan. Jika amanah ini diabaikan, dampaknya bukan hanya administratif, tetapi menyangkut keselamatan nyawa manusia. Inilah yang hari ini kita saksikan, ketika amanah tidak ditunaikan, rakyatlah yang menanggung akibat paling berat.
Dalam pandangan Islam, bencana memang adalah ketetapan Tuhan, tetapi cara pemimpin meresponsnya adalah ujian kepemimpinan. Negara bertanggung jawab memastikan infrastruktur publik kokoh dan siap menghadapi situasi darurat. Energi dan listrik yang merupakan kepemilikan umum tidak boleh dikelola dengan cara yang rapuh dan mudah tumbang.
Penataan ruang, normalisasi sungai, hingga mitigasi bencana seharusnya dilakukan dengan visi jangka panjang, bukan menjadi proyek musiman. Keamanan harus dipastikan terjaga bahkan dalam kondisi paling genting sekalipun, karena perlindungan jiwa dan harta rakyat adalah amanah yang tidak boleh diabaikan.
Solusi Islam tidak berhenti pada penataan fisik, tetapi juga pada kesiapsiagaan sosial yang kuat.
Negara membangun sistem tanggap bencana yang terstruktur, mulai dari pengawasan sungai yang ketat, sistem peringatan dini yang akurat, koordinasi pasukan bantuan yang cepat, hingga pemenuhan kebutuhan logistik rakyat tanpa birokrasi berbelit. Seluruh mekanisme ini berjalan karena negara memandang pelayanan rakyat bukan sekadar prosedur, tetapi ibadah dan amanah yang harus ditunaikan tanpa menunda.
Sistem yang dibangun atas dasar syariat tidak membiarkan rakyat bertahan sendirian dalam gelap. Negara dalam sistem ini hadir paling depan dalam bencana, cepat, tepat, dan penuh kepedulian.
Pemimpin tidak menunggu laporan, tetapi bergerak sebagai pelayan umat yang akan mempertanggungjawabkan setiap kelalaian di hadapan Allah. Karena itu tragedi Marelan seharusnya menjadi alarm besar bagi kita semua. Selama urusan publik dijalankan dengan sistem yang memisahkan diri dari bimbingan Allah, bencana demi bencana akan terus memperlihatkan rapuhnya fondasi kehidupan kita.
Musibah memang ketetapan Tuhan, tetapi kelambanan penanganan bukan bagian dari takdir, itu adalah pilihan manusia. Dan pilihan itu akan dimintai jawabannya. Wallahualam Bissawwab. (**)
*Penulis Adalah Pegiat Literasi
