EKONOMI
“Kami sendiri hanya menjaga kambing orang lain. Seandainya pemerintah atau badan publik yang punya kewenangan bisa membantu kami membeli induk kambing sendiri dan membantu perbaikan kandang, mungkin kami bisa merasakan kesejahteraan seperti peternak lainnya,”
Majene | SULBAR | Lapan6Online : Potret buram pembinaan sektor peternakan di Sulawesi Barat kembali terungkap. Sira (30), Acong (27) Kedua pemuda di Rangas Pabesoang, Kabupaten Majene ini menjadi tulang punggung keluarga dengan beternak kambing, mengaku tidak pernah mendapatkan perhatian, pendampingan, maupun bantuan dari Dinas Peternakan atau badan publik terkait lainnya.
“Hanya bisa berharap saja, jika memang rejeki kami tidak akan kemana,” ujar Sira dengan nada lirih.
Kondisi ini terungkap saat Lembaga Pusat Pendidikan Pemantauan &Pencegahan korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) Provinsi Sulawesi Barat melakukan konfirmasi langsung kepada kedua pemuda tersebut di lokasi peternakan mereka.
Kepada tim LP3KRI, mereka mengisahkan bahwa aktivitas beternak ini telah dijalani sejak lama, tepatnya sejak sang ayah meninggal dunia. Di tengah keterbatasan ekonomi, keduanya harus berjuang menghidupi keluarga dengan cara menjaga kambing milik orang lain (sistem bagi hasil).
Sira mengatakan bahwa,”Kami beternak sejak dulu, sejak ayah meninggal. Kami berdua adalah tulang punggung keluarga sekarang. Namun, sampai saat ini kami tidak pernah didatangi oleh penyuluh atau orang dari Dinas Peternakan,” jelas Sira dengan nada getir.
Mirisnya, meski berstatus sebagai peternak aktif yang turun langsung ke lapangan setiap hari, mereka merasa terabaikan dari program-program pembinaan anggaran pemerintah yang seharusnya menyasar masyarakat bawah.
“Kami sendiri hanya menjaga kambing orang lain. Seandainya pemerintah atau badan publik yang punya kewenangan bisa membantu kami membeli induk kambing sendiri dan membantu perbaikan kandang, mungkin kami bisa merasakan kesejahteraan seperti peternak lainnya,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak LP3K-RI Sulawesi Barat menyayangkan minimnya pengawasan dan distribusi bantuan yang tidak merata. LP3KRI mendesak agar instansi terkait segera melakukan pendataan ulang dan turun ke lapangan agar anggaran pembinaan peternakan tepat sasaran, terutama bagi pemuda yang produktif namun terkendala modal.
Kasus ini menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja penyuluh lapangan dan memastikan bahwa bantuan tidak hanya berputar di lingkaran tertentu, melainkan menyentuh mereka yang benar-benar menggantungkan hidup dari sektor peternakan. (*HGDP/Lpn6)
