EKONOMI
“Datanya ada di aplikasi dan sudah terintegrasi. Namun saat ini saya belum bisa membukanya karena ada pekerjaan lain. Nanti akan saya coba akses,”
Sambas l KALBAR l Lapan6Online : Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis biosolar subsidi di Kabupaten Sambas kian mengkhawatirkan. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas pertanian dan dinilai berpotensi menurunkan pendapatan petani.
Padahal, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, termasuk petani dan nelayan. Namun di lapangan, justru terjadi kelangkaan BBM subsidi yang diduga dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Sebelumnya, persoalan serupa juga dikeluhkan oleh nelayan di wilayah Paloh. Mereka mengaku kesulitan memperoleh solar subsidi, sementara harga di tingkat pengecer melonjak hingga tidak terjangkau.
Kini, keluhan yang sama juga datang dari sektor pertanian.Kepala Desa Seranggam, Kecamatan Selakau Timur, Rahmat, mengungkapkan adanya indikasi penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi di lapangan.
“Banyak oknum mengantri di SPBU untuk mendapatkan solar subsidi, lalu menjual kembali ke kendaraan perkebunan, tambang, hingga alat berat. Akibatnya, harga di pengecer saat ini hampir Rp20.000 per liter,” ujarnya.
Menurut Rahmat, kondisi tersebut sangat merugikan petani. Sejumlah alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti combine harvester, traktor, hingga pompa air yang merupakan bantuan pemerintah, tidak dapat beroperasi optimal akibat sulitnya mendapatkan BBM subsidi.
“Alat-alat itu seharusnya berhak menggunakan BBM subsidi. Namun karena sulit didapat, banyak yang akhirnya tidak beroperasi. Petani kesulitan saat panen, bahkan berpotensi merugi,” jelasnya.
Ia menambahkan, operator alsintan terpaksa mencari BBM dengan harga tinggi. Jika tidak mampu membeli dengan harga mahal, maka alat tersebut tidak bisa digunakan.
“Kalau tidak berani beli mahal, tidak bisa jalan. Sementara BBM sudah lebih dulu diborong oleh pihak yang memiliki kemampuan membeli dalam jumlah besar,” tegasnya.
Rahmat juga menyoroti selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi yang dinilai terlalu jauh, sehingga membuka celah praktik penyalahgunaan.
“Kami memahami kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi untuk mengurangi beban APBN, dan secara pribadi saya setuju. Namun jika selisihnya terlalu jauh, ini justru membuka ruang permainan. Yang dirugikan tetap masyarakat kecil,” katanya.
Kondisi ini semakin terasa saat musim kemarau. Banyak pompa air yang seharusnya digunakan untuk mengairi sawah tidak dapat beroperasi akibat kelangkaan BBM subsidi.
“Bantuan alat dari pemerintah seharusnya meningkatkan produktivitas, tapi justru terhambat karena tidak ada bahan bakar,”tambahnya.
Rahmat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Sambas, khususnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop), untuk segera mengambil langkah konkret dalam pengaturan distribusi dan kuota BBM subsidi bagi petani.
“Kami berharap ada tindakan nyata. Petani butuh kepastian, bukan sekadar kebijakan,”tegasnya.
Sementara itu, hasil penelusuran awak media ke Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas menimbulkan pertanyaan terkait transparansi data penerima BBM subsidi.
Saat dikonfirmasi, pihak dinas belum dapat menunjukkan data rekomendasi petani penerima BBM subsidi secara langsung.
Seorang pegawai berinisial WL menyebutkan bahwa, data tersebut telah terintegrasi dalam sistem aplikasi untuk seluruh wilayah kabupaten.
“Datanya ada di aplikasi dan sudah terintegrasi. Namun saat ini saya belum bisa membukanya karena ada pekerjaan lain. Nanti akan saya coba akses,” ujarnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya terkait kesiapan data dan pengawasan distribusi BBM subsidi. Jika data penerima saja tidak dapat diakses saat dibutuhkan, maka pengawasan penyaluran BBM subsidi patut dipertanyakan.
Dengan keluhan dari dua sektor strategis, yakni nelayan dan petani, situasi ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi BBM subsidi di Kabupaten Sambas.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera bertindak tegas.
Tanpa pengawasan yang ketat, kelangkaan biosolar dan tingginya harga di tingkat pengecer dikhawatirkan akan terus berulang, dengan petani dan nelayan sebagai pihak yang paling dirugikan.
Rls : *Yulizar Lapan6Online
