“Hasil Lelang Kapal VIP yang dilakukan oleh BPPBJ dapat diduga rawan kelayakan unit kapal, karena kapal VIP dimaksud ialah sebagai penunjang kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur,”
JAKARTA | Lapan6Online : Menyoroti hasil keputusan pemenang Lelang Kapal VIP yang dilakukan Pemda DKI oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) yang jatuh pada 18/6/2021 di duga telah di menangkan oleh perusahaan yang tak seharusnya menang.
Karena pemenang lelang ini di duga tidak mempunyai galangan kapal yang baik dan tidak terdaftar dalam ISO 45001 tentang K3. Dugaan itu muncul dan disuarakan oleh mantan anggota KNKT dan peneliti kemaritiman Indonesia, Tri Suharjo bersama dengan Nanang Supriatna selaku pengamat perkotaan.
“Hasil Lelang Kapal VIP yang dilakukan oleh BPPBJ dapat diduga rawan kelayakan unit kapal, karena kapal VIP dimaksud ialah sebagai penunjang kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur,” ujar Tri dalam keterangan resmi yang diperoleh Lapan6online, Jumat (18/6/2021).
Menurut dia, lelang ini sudah seharusnya dimenangkan oleh produsen kapal. Ia menduga pemenang saat ini hanyalah perusahaan yang hanya (bergerak) memperbaiki kapal, bukan memproduksi.
“Jadi patut dipertanyakan bila pemenangnya merupakan perusahaan yang bukan ahli di bidang perkapalan,” kata dia.
“Melihat jumlah Perusahaan produksi kapal Alumunium di Indonesia sangatlah terbatas. Jadi semua orang yang berkecimpung di dunia maritime paham akan hal ini,” tandasnya.
Menurutnya, itu bisa jadi hal yang kurang baik untuk Pemda DKI Jakarta kedepannya. karena lelang tersebut tidak di menangkan oleh perusahaan produsen kapal yang notabene mengerti mengenai seluk beluk kapal dan tidak hanya memperbaiki.
“Jadi menurut saya sangat rawan kecelakaan,” tandasnya.
Sementara itu Nanang Supriatna selaku pengamat perkotaan menambahkan, demi mencegah hal yang tidak diinginkan, sejak dini, (harus diperiksa) secara detil, itu jauh lebih bagus dari pada dugaan kecerobohan panitia Lelang yang dapat berakibat fatal terhadap kecelakaan.
“Apalagi Kapal tersebut di peruntukan untuk aktifitas transportasi bagi pejabat negara.” tandasnya.
“Panitia atau pihak Pengadaan harus mempunyai moral dan rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap masalah-masalah kecelakaan laut, udara dan darat yang selama ini menjadi konsen kita bersama.” tutupnya.
Kendati begitu, sayangnya tidak disebutkan, perusahaan mana yang memenangkan lelang tersebut dan berapa nilai lelang yang dilakukan BPPBJ. [*/RED]
