Oleh : Latifah Hanum
Dilansir dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 yang dirilis OECD, sebanyak 24 persen siswa Indonesia mengaku mengalami setidaknya satu bentuk perundungan beberapa kali dalam sebulan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara OECD yang mencapai 20 persen.
Bentuk perundungan yang dialami siswa beragam, mulai dari dijadikan bahan lelucon, menjadi korban penyebaran rumor buruk, perundungan siber, kekerasan fisik, hingga ancaman.
Persoalan ini juga terlihat dari berbagai kasus kekerasan di lingkungan pendidikan yang terus menjadi perhatian publik, salah satunya dugaan penganiayaan terhadap tiga santri di Lombok Tengah.
Sementara itu, pemberitaan New Indonesia pada Juni 2026 menyoroti kasus perundungan anak yang berulang, bahkan dapat menimbulkan trauma berat dan membahayakan keselamatan korban.
Berbagai kejadian tersebut menunjukkan bahwa perundungan bukan sekadar kenakalan biasa, melainkan persoalan serius yang mengancam keamanan dan masa depan generasi muda.
Sekolah dan pesantren yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu dan membentuk akhlak justru dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan apabila pencegahan dan perlindungan terhadap peserta didik tidak berjalan dengan baik.
Maraknya kasus bullying tidak cukup hanya dipandang sebagai persoalan perilaku individu, tetapi juga perlu dikaji dari sistem yang membentuk kehidupan masyarakat.
Dalam pandangan Islam, sekularisme yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan dapat melemahkan peran nilai-nilai agama dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat.
Sistem sekuler-kapitalis yang menonjolkan kebebasan individu dan kepentingan pribadi juga dapat mendorong sikap individualistis apabila tidak diimbangi dengan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial.
Akibatnya, perundungan berisiko dianggap sebagai candaan, kenakalan remaja, atau urusan pribadi sehingga lingkungan sekitar memilih diam dan korban tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.
Di sisi lain, sistem pendidikan yang terlalu berfokus pada pencapaian akademik tanpa memberikan perhatian memadai pada pembentukan kepribadian dan akhlak dapat membuat upaya pencegahan kekerasan tidak berjalan optimal. Ketika penanganan hanya dilakukan setelah kasus viral, sementara pengawasan dan pembinaan belum efektif, maka perundungan berpotensi terus berulang.
Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan mendasar terhadap pendidikan, keluarga, masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam melindungi generasi.
Dalam pandangan Islam, penyelesaian persoalan bullying harus dilakukan secara menyeluruh melalui penerapan Islam dalam kehidupan. Islam membangun akidah sebagai fondasi kepribadian sehingga individu memiliki kesadaran untuk menaati perintah Allah SWT dan menjauhi perbuatan zalim. Keluarga berperan menanamkan keimanan dan akhlak sejak dini, sedangkan masyarakat harus membangun kepedulian melalui amar makruf nahi mungkar agar tidak membiarkan kekerasan terjadi di sekitarnya.
Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis akidah Islam, memastikan lingkungan pendidikan aman, menyediakan mekanisme pelaporan yang melindungi korban, serta menindak pelaku secara adil sesuai ketentuan syariat.
Dalam sistem Khilafah, fungsi pengawasan dan penegakan hukum dijalankan untuk menjaga keamanan serta mencegah terjadinya kezaliman, dengan penerapan sanksi yang mempertimbangkan ketentuan hukum dan tanggung jawab pelaku.
Dengan demikian, bullying tidak cukup diselesaikan melalui kampanye antiperundungan atau hukuman sesaat, tetapi
membutuhkan pembinaan individu, kepedulian masyarakat, dan tanggung jawab negara yang terrintegrasi.
Maka, Islam merupakan solusi tuntas yang harus ditegakkan untuk membangun generasi berkepribadian Islam sekaligus mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kezaliman.
Penulis Adalah Mahasiswi Prodi Manajemen USU


















