Oleh : Muslim Arbi
PRESIDEN Joko Widodo perintahkan Ketua KPK, Firli Bahuri agar segera menangkap Harun Masiku. Ini berita bagus. Publik berdecak kagum.
Tapi, publik juga ingatkah Jokowi agar perintah kan KPK supaya segera tuntaskan Laporan Ubeidillah Badrun dan Kasus Buku Merah Tito yang sempat menghebohkan publik beberapa saat lalu.
Mengapa, publik ingatkan Jokowi agar perintahkan Firli Bahuri tuntaskan pengusutan dua kasus selain Harun Masiku?
Biar pemberantasan korupsi atau penumpasan KKN tidak pandang bulu. Itu sesuai penegasan Jokowi sendiri.
Publik sudah lama menunggu, suara Jokowi soal Harun Masiku, Anak2 nya: Gibran dan Kaesang yang sudah lama di laporkan oleh Dosen UNJ, Ubeidillah Badrun dan Ubeid sudah ber kali-kali di periksa KPK.
Tapi. tidak juga menetapkan tersangka nya?
Padahal kasus itu terang benderang. Gibran dan Kaesang beli saham 92 Miliar dari Dana Perusahaan Pembakar Hutan.
Dari mana Gibran dan Kaesang punya dana puluhan miliar? Untuk beli saham? Apakah perusahaan pembakar hutan berikan dana untuk beli saham puluhan miliar kalau tidak ada kepentingan yang mendesak?
Dan itu adalah praktik KKN yang di larang Undang – Undang bukan? Kenapa bisa terjadi? Kenapa KPK tidak segera tetapkan tersangka?
Juga, Buku Merah Tito. Saat jabat Kapolda Metro Jaya, Tito Karnavian di beritakan viral terkait buku merah yang telah di sita KPK saat itu. Bukti nya telak. Terima duit 8 Miliar dari seorang pengusaha. Catatan di buku Merah itu lalu di sobek oleh dua penyidik KPK dari kepolisian.
Setelah jadi Kapolri, Tito menarik dua penyidik KPK yang selamatkan diri nya itu dan mendapat promosi jabatan. Tidakkah, ini juga harus menjadi perhatian serius Jokowi perintahkan Firli untuk tuntaskan bukan?
Kalau Jokowi hanya berani terhadap Kasus Harun Masiku dan tidak berani atas kasus anak2 nya dan kasus buku merah Tito. Jokowi akan di anggap tidak adil dan tidak fair. Jokowi takut?
Setelah Indonesia mengalami penurunan indeks pemberantasan korupsi dan Jokowi hanya kumpulkan Jaksa Agung, Kapolri dan Ketua KPK dalam konprensi pers. Tidak cukup.
Tanpa lakukan penuntasan dan penindakan korupsi yang berarti termasuk anak2nya dan dilingkungan pejabat loyalis nya. Termasuk kasus Buku Merah Tito:
Jika tidak Indek Pemberantas Korupsi Indonesia akan tetap terjerembab di era Jokowi. Jakarta, 9 Pebruari 2023. (*)
*Penulis Adalah : Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu
