POLITIK | OPINI | NUSANTARA
“Kalau dilihat dari posisi para menteri yang direshuffle dan jabatan yang diisi oleh pejabat baru, ini sekadar mengakomodir kepentingan politik. Bukan untuk pasang menteri untuk kepentingan rakyat,”
Lapan6Online : Perombakan Kabinet Indonesia Maju atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada Rabu (15/6/2022) dianggap bukan untuk kepentingan rakyat. Tapi, hanya bagi-bagi kekuasaan untuk melanggengkan kepemimpinan.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, berpendapat, nuansa kepentingan politik yang cukup kuat saat reshuffle, pada Rabu (16/6/2022) terlihat dari posisi menteri dan wakil menteri yang diisi oleh orang-orang yang memang terkait dengan kepentingan politik Jokowi.
Misalnya, sebut Muslim Arbi, Menteri Perdagangan (Mendag) diisi oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas selaku Ketua Umum PAN dan Menteri ATR/BPN diisi oleh Hadi Tjahjanto selaku mantan Panglima TNI.
Lalu Wakil Menteri Ketenagakerjaan diisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Afriansyah Noor, Wakil Menteri Dalam Negeri diisi oleh Wempi Wetipo, dan Wakil Menteri ATR/BPN diisi oleh Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni.
“Semuanya hanya sekadar untuk mengakomodir kepentingan politik,” kata Muslim Arbi, pada Kamis (16/6/2022) lalu.
“Kalau dilihat dari posisi para menteri yang direshuffle dan jabatan yang diisi oleh pejabat baru, ini sekadar mengakomodir kepentingan politik. Bukan untuk pasang menteri untuk kepentingan rakyat,” sambung Muslim Arbi.
Karena, lanjut Koordinator Indonesia Bersatu ini, menteri-menteri yang sudah ada di Kabinet Indonesia Maju lainnya juga banyak diisi kepentingan politik tidak dicopot oleh Jokowi, seperti Luhut Binsar Pandjaitan dan Erick Thohir.
“Demikian juga Zulhas yang masuk di kabinet sebagai hadiah bagi PAN yang semula di luar koalisi dan masuk koalisi untuk perkuat posisi koalisi di DPR,” pungkas Muslim. (*BBS)
