“Apakah pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kedinasan, ataukah semata pengamanan terhadap rumah pribadi?,”
Oleh : Dimas Supriyanto
SEMAKIN besar sebuah perkara, semakin besar pula kewajiban negara menjelaskan setiap kejanggalan prosedurnya. Transparansi bukan untuk melindungi tersangka, melainkan untuk melindungi kredibilitas penegak hukum.
Namun sejauh ini – alih-alih mengakhiri tanda tanya, penjelasan resmi dari Kepolisian dan Kejaksaan justru melahirkan pertanyaan baru. Semakin banyak yang dijelaskan, semakin banyak ruang kosong yang belum terisi. Akal sehat publik – kita semua – terus bekerja.
Setelah menyimak laporan berbagai media, saya punya deretan pertanyaan. Semoga pertanyaan saya, menjadi pertanyaan kita semua – sebagai warga negara yang mencintai republik kita semua ini.
Pertanyaan pertama, kalau benar pemaparan Jampidsus Febrie Ardiansyah bahwa tumpukan uang dan emas senilai setengah triliun itu “ada pemiliknya”, mengapa identitas pemiliknya belum dijelaskan?
Dalih Jampidsus : “nanti bisa dijelaskan” tentu merupakan hak penyidik dalam mengatur strategi komunikasi perkara. Namun bagi publik, pernyataan itu menyisakan jeda yang memunculkan pertanyaan: siapakah yang dimaksud sebagai pemilik, dan dalam kapasitas apa harta tersebut berada di lokasi yang digeledah?
Pertanyaan kedua, mengapa uang itu berada di rumah pribadi? Mengapa lokasi yang digeledah mencapai belasan titik? Institusi sebesar Kejaksaan Agung tentu memiliki SOP.
Pertanyaannya : apakah SOP memperbolehkan penyimpanan uang sitaan di rumah pribadi? jika iya, dasar hukumnya apa? Jika tidak, mengapa hal itu bisa terjadi?
Mengapa lembaga negara sepenting Kejaksaan tidak punya tempat penyimpanan sendiri, meski tidak harus di kantor pusat – tapi ada tempat resmi, semacam gudang barang bukti. Bukan rumah pribadi, bukan rumah dinas . Apalagi resto & cafe.
Secara kasat mata, penyimpanan barang bukti di luar fasilitas resmi membuka berbagai risiko: kehilangan, kerusakan, pengurangan, penambahan, maupun sengketa keaslian.
Karena itu hampir semua sistem peradilan modern menekankan penyimpanan dalam fasilitas negara dengan pengawasan berlapis.
Pertanyaan ketiga, mengapa diperlukan pengamanan personel TNI di rumah kediaman Jampidsus? Atas dasar penugasan siapa? Memang ada Perpres Nomor 66 Tahun 2025 memberikan dasar bagi negara, termasuk TNI, untuk melindungi jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Namun apabila pengamanan dilakukan di sebuah rumah pribadi – yang kemudian menjadi objek penggeledahan – publik berhak memperoleh penjelasan : apakah pengamanan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas kedinasan, ataukah semata pengamanan terhadap rumah pribadi?
Di sinilah batas antara perlindungan terhadap profesi dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi menjadi penting dijelaskan secara terbuka.
Pertanyaan ke empat, bagaimana status administrasi uang tersebut? Siapa kini yang bertanggung jawab atas penguasaan fisiknya? Jika itu barang sitaan, mengapa tidak disimpan dalam sistem penyimpanan resmi negara?
Penegak hukum mengenal prinsip “chain of custody” – rantai penguasaan, pengamanan, dan pencatatan barang bukti sejak pertama kali ditemukan hingga diputuskan oleh pengadilan, melalui audit, keamanan barang bukti, dan pentingnya prosedur baku dalam menjaga integritas penegakan hukum.
Bagaimana jejak administrasi perpindahan uang itu? Apakah terdapat SOP yang mengatur penyimpanan semacam itu? Mengapa informasi disampaikan bertahap, bukan utuh sejak awal?
Dalam negara hukum, kepercayaan publik bukan hanya dibangun melalui penangkapan dan penyitaan. Ia juga dibangun melalui prosedur yang dapat dijelaskan, keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan komunikasi yang tidak meninggalkan lebih banyak teka-teki daripada jawaban.
Sebab hukum tidak cukup ditegakkan. Hukum juga harus tampak ditegakkan dengan cara yang benar. (*Kop//Lpn6)


















