Petani Sawit Tegaskan Penguatan Koperasi dan Reforma Agraria

0
47
“Rencana aksi tersebut harus disertai dukungan pembiayaan negara yang memadai dan kerja sama multipihak yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, petani, kelembagaan pekebun, lembaga pembiayaan, serta mitra pembangunan,”

Jakarta l Lapan6Online: Peserta Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II menegaskan bahwa penguatan koperasi pekebun harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan reforma agraria dan pembangunan perkebunan sawit rakyat yang berkelanjutan.

Konferensi yang berlangsung di Auditorium Kementerian Koperasi, Jakarta, 21–22 September 2026, diikuti para Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dari berbagai daerah di Indonesia.

Pada Selasa (22/9/2026), para peserta menyampaikan Deklarasi Petani Sawit Indonesia dengan tema “Mewujudkan Perkebunan Sawit Rakyat Berkelanjutan Berbasis Reforma Agraria dan Koperasi Pekebun.”

Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap bersama untuk memperjuangkan kepastian hak, perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit dan pekebun komoditas strategis lainnya.

Peserta menilai, perkebunan sawit rakyat masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Di antaranya ketidakpastian hukum dan konflik agraria, tumpang tindih kawasan, keterbatasan akses pembiayaan dan teknologi, lemahnya posisi tawar petani dalam rantai nilai dan rantai pasok industri sawit, serta belum kuatnya kelembagaan ekonomi pekebun.

Karena itu, pemerintah didorong tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memastikan reforma agraria berjalan, koperasi pekebun diperkuat, hilirisasi dikembangkan, serta kebijakan perkebunan mampu meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

Dalam bidang reforma agraria, deklarasi mendorong pemerintah memberikan kepastian penguasaan tanah bagi pekebun sawit dan komoditas strategis lainnya.
Redistribusi tanah atau landreform dinilai perlu dilaksanakan secara nyata untuk memberikan kepastian penguasaan tanah kepada masyarakat.

Peserta juga mendesak adanya aturan yang jelas mengenai batas maksimum dan minimum penguasaan tanah perkebunan, penyelesaian konflik agraria, HGU yang telah berakhir masa berlakunya, tanah telantar, serta kewajiban perusahaan memenuhi kemitraan dengan masyarakat sekitar perkebunan.

Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) juga menjadi perhatian. Peserta menekankan agar pembangunan kebun masyarakat dan pola kemitraan perkebunan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pemerintah daerah dan pemerintah desa didorong aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan, termasuk memastikan kepastian hak atas tanah dan harga yang adil bagi Tandan Buah Segar (TBS) sawit maupun komoditas perkebunan strategis lainnya.

Bagi pekebun yang berada di kawasan hutan, peserta mendorong penyelesaian melalui mekanisme reforma agraria, termasuk penyelesaian penguasaan tanah oleh masyarakat serta kepastian status kebun rakyat yang berada dalam kawasan hutan.

Deklarasi juga meminta agar pekebun sawit dan komoditas strategis lainnya sebagai subjek reforma agraria mendapatkan perlindungan dari upaya kriminalisasi dalam memperjuangkan hak-haknya.

Selain reforma agraria, perlindungan dan pemberdayaan koperasi pekebun dinilai harus diwujudkan melalui Rencana Aksi Nasional yang memiliki target, indikator, pembagian kewenangan, sumber pembiayaan, serta mekanisme pemantauan yang jelas.

“Rencana aksi tersebut harus disertai dukungan pembiayaan negara yang memadai dan kerja sama multipihak yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, petani, kelembagaan pekebun, lembaga pembiayaan, serta mitra pembangunan,”demikian salah satu poin deklarasi.

Deklarasi ditandatangani atas nama peserta Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II, di antaranya Henry Saragih dari Serikat Petani Indonesia, Sabarudin dari Serikat Petani Kelapa Sawit, Muhammad Nur Uddin dari Aliansi Petani Indonesia, Achmad Surambo dari Sawit Watch, serta Gunawan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice.

Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II menjadi momentum untuk memperkuat posisi petani dalam tata kelola perkebunan nasional, sekaligus mendorong terwujudnya perkebunan rakyat yang berkelanjutan, berkeadilan, dan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi pekebun.

Rls: Yulizar Lapan6Online